Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Benarkah Dunia Pendidikan Kita Sedang "Dikebiri"?

r
Opini Darju Prasetya, pemerhati pendidikan, masalah sosial dan kebijakan publik
Opini Darju Prasetya, pemerhati pendidikan, masalah sosial dan kebijakan publik

Advertisement

RADARTUBAN- Seorang guru di Tuban mengeluh kepada saya beberapa waktu lalu. Suaranya lelah, matanya sembab. "Pak, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Mengajar belum selesai, administrasi menumpuk, sekarang harus survei 48 kepala keluarga untuk DTSEN 2026. Kapan saya bisa tidur?"

Pertanyaan itu menohok. Bukan sekadar keluhan biasa, melainkan cerminan sistemik dari kondisi pendidikan kita yang semakin mengkhawatirkan. Pertanyaannya kemudian: benarkah dunia pendidikan kita sedang "dikebiri" secara sistematis?

Guru: Dari Pendidik Menjadi "Pekerja Serbaguna"

Advertisement

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guru seharusnya jelas: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Namun realitasnya? Guru kini menjadi "pekerja serbaguna" yang dipaksa mengemban berbagai tugas di luar kompetensinya.

Mulai dari Merdeka Belajar yang justru membelenggu dengan tumpukan administrasi platform digital, kini ditambah tugas sebagai surveyor DTSEN 2026. Bayangkan: seorang guru harus mendatangi 47-48 kepala keluarga untuk pendataan sosial ekonomi. Ini bukan pekerjaan ringan. Butuh waktu, tenaga, dan konsentrasi yang tidak sedikit.

Pertanyaannya sederhana: bukankah ada BPS? Bukankah ada petugas kelurahan atau kecamatan yang memang tupoksinya untuk pendataan? Mengapa harus melibatkan guru yang sudah terbebani dengan tumpukan tugas mengajar dan administrasi?

Advertisement

Ironi di Balik Jargon "Merdeka Belajar"

Ironi terbesar pendidikan kita hari ini adalah kontras antara jargon dan realitas. "Merdeka Belajar" dikampanyekan sebagai terobosan revolusioner, namun faktanya guru justru semakin terbelenggu dengan berbagai program yang tidak fokus pada esensi pembelajaran.

Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo saat ini. Meski tujuannya mulia—memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup—implementasinya justru menambah beban baru bagi guru dan mengganggu waktu pembelajaran.

Guru kini harus mengurus MBG: mencatat daftar penerima, mengawasi distribusi makanan, memastikan porsi sesuai, mengisi formulir laporan, bahkan menangani komplain dari orang tua soal menu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar, kini tersita untuk urusan logistik makanan.

Advertisement
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diikuti 200 Peserta, Golkar Tuban Gelar Turnamen Tenis Meja Meriahkan HUT ke-62

Diikuti 200 Peserta, Golkar Tuban Gelar Turnamen Tenis Meja Meriahkan HUT ke-62

Sekitar 200 peserta mengikuti turnamen tenis meja Golkar Tuban untuk memeriahkan HUT ke-62 Partai Golkar. Simak keseruannya.

Syarat Keberangkatan Haji 2027, Seluruh CJH Tuban Wajib Aktifkan Identitas Kependudukan Digital

Syarat Keberangkatan Haji 2027, Seluruh CJH Tuban Wajib Aktifkan Identitas Kependudukan Digital

Calon jemaah haji Tuban yang berangkat tahun 2027 wajib mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk keperluan integrasi sistem dan bio visa. Simak penjelasannya.

Sanksi Tiga Jaksa Kejari Tuban Terlibat Suap Belum Jelas, Kejati Jatim Lempar Bola ke Kejagung

Sanksi Tiga Jaksa Kejari Tuban Terlibat Suap Belum Jelas, Kejati Jatim Lempar Bola ke Kejagung

Kepastian sanksi tiga jaksa Kejari Tuban yang diduga terlibat suap tambang ilegal masih belum jelas setelah lebih dari lima bulan. Kejati Jatim sebut penanganan ada di tangan Jamwas Kejagung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer