Antara Moral dan Keuntungan: Mempertanyakan Etika dalam Pesta Babi

RADARTUBAN - Akhir Mei 2026, publik sempat digegerkan oleh film dokumenter “Pesta Babi” yang ber-setting di Papua. Bukan apa-apa, film yang berdurasi sekitar 1 jam 30 menit ini sempat diberitakan mendapat kritik keras dari pemerintah, diberitakan dibubarkan oleh TNI, dan diberitakan oleh akun-akun media massa online.

Di dalam film Pesta Babi ini, terdapat lima orang asli Papua sebagai narasumber yang diwawancarai oleh kru film. Mereka memberikan pandangan kontras terhadap kebijakan pemerintah di Papua. 

Menurut film “Pesta Babi”, pandangan berlawanan ini disebabkan oleh eksploitasi dan pelanggaran oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap wilayah tanah adat.

Baca Juga: Unpopular Opinion: Fenomena Anak Muda Takut Menikah Sebenarnya Sudah Ada dari Dulu

Film ini menayangkan cuplikan-cuplikan video resmi pemerintah, yang menayangkan presiden, menteri, dan pihak swasta yang dianggap terlibat dalam proyek tersebut. Sehari setelah film diunggah ke laman Youtube, tepatnya pada 23 Mei 2026, media internasional sekelas Al Jazeera memberikan perhatian terhadap kondisi di Papua. 

Namun, pada hari kedua, mulai bermunculan pemberitaan bahwa narasumber yang ditayangkan telah mengubah pernyataannya. Film ini memiliki kedalaman dan kekayaan data yang sangat mencengangkan dan terlihat seperti riset yang telah dilakukan bertahun-tahun lantaran setiap kalimat yang disampaikan narasumber selalu dapat ditelaah sebagai data lapang.

Namun, banyak kritik yang dilayangkan terhadap film “Pesta Babi”. Dalam studi antropologi budaya, posisi peneliti memegang peranan penting dalam kondisi lapang.

Etika merupakan kunci dalam etnografi lapang. Jana Krause (2021), yang melakukan riset di daerah rawan konflik, menyebutkan bahwa ketika peneliti melakukan riset di daerah konflik, sering kali mereka tidak dapat melakukan observasi di komunitas secara penuh atau mendalam seperti yang diharapkan oleh para etnografer tradisional. 

Hal ini dikarenakan oleh daerah riset terlalu berbahaya, situasi yang tidak etis, atau terlalu berat secara emosi. Sehingga, ketimbang melihat keterlibatan terbatas (limited involvement) sebagai kekurangan dalam riset, Krause berpendapat bahwa keterlibatan terbatas di dalam riset ini merupakan pilihan yang justru etis. 

Dalam publikasinya yang berjudul “The Ethics of Ethnographic Methods in Conflict Zones”, Krause mengutip Belmont Report (1979) yang menjadi landasan riset terhadap subjek manusia (human subject), menitikberatkan perlunya: (1) menghargai manusia (respect for persons), (2) menjaga kemaslahatan (beneficience), dan (3) Keadilan (justice). 

Menghargai manusia, berarti memperlakukan individu sebagai agen otonom. Mengutip Wood (2006), Krause menegaskan pentingnya informed consent baik secara tertulis maupun lisan.