RADARTUBAN- MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sering terjebak dengan stigma perpeloncoan dan momentum ‘wewenang senioritas’ yang sesung guh nya menggeser hakikat dasar pendidikan itu sendiri.
Melalui peluncuran regulasi terbaru, Kemen dikdasmen menetapkan kebijakan visioner guna melerai stigma paradigma orientasi siswa tersebut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendik dasmen) Nomor 12 Tahun 2026.
Permendikdasmen yang berisi standarisasi pelaksanaan MPLS Ramah dan di integrasikan langsung dengan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA). Langkah yang menegaskan bahwa gerbang pertama anak-anak Indonesia memasuki dunia sekolah harus dibuka dengan rasa aman, kehangatan kasih sayang, dan kebahagiaan sejati.
Kebijakan yang menjadi manifestasi nyata penyelarasan arah pendidikan nasional dengan tuntutan global Sustainable Development Goals (SDGs) Target 4.a, yaitu membangun fasilitas pendidikan yang responsif terhadap anak dan menjamin lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta efektif bagi semua.
Pentingnya Perlindungan Anak di Sekolah
Data empiris yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara berkala menunjukkan bahwa tren pelanggaran hak anak di ranah pendidikan masih didominasi oleh kasus perundungan (bullying) dan kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun oknum pendidik.
Realitas ini relevan dengan laporan global UNESCO yang menegaskan bahwa satu dari tiga siswa di seluruh dunia mengalami kekerasan di sekolah setiap bulannya. Karena itu, kehadiran Permen dikdasmen 12/2026 memberikan payung hukum konkret bagi tata kelola MPLS agar tidak lagi menjadi ruang pembiaran tindak kekerasan kekuasaan, melain kan menjadi saringan utama yang menanamkan kultur antikekerasan sejak hari pertama sekolah dimulai.
Permendikdasmen 12/2026 merupakan hukum pidanawan/regulasi turunan yang memperkuat tata kelola perlindungan anak yang di amanatkan oleh Undang-Undang 35/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
UU Perlindungan Anak se cara tegas menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, kejahatan seksual, dan diskriminasi.
Profesor yang pernah menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Johannes Gunawan, menggaris bawahi hukum tata kelola pendidikan harus menempatkan hak konstitusional anak sebagai subjek hukum utama yang dilindungi martabatnya. Hak atas rasa aman di sekolah bukanlah sebuah privilese, melainkan hak asasi mendasar yang mengikat secara yuridis formal bagi seluruh penyelenggara pendidikan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
