Kebijakan ini muncul setelah Presiden melihat kualitas buku sekolah yang dianggap kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca.
Klaimnya, perombakan buku sekolah ini dilakukan untuk memperbaiki tampilan fisik, membuat buku lebih nyaman dibaca, serta menyesuaikan isinya dengan kebutuhan anak-anak masa kini. Di atas kertas, niat membenahi bahan ajar tentu terdengar sangat mulia.
Baca Juga: Minder Bukan Identitas Permanen, Buku The Alter Ego Effect Tawarkan Cara Bangun Kepercayaan Diri
Namun, niat baik saja tidak cukup. Jika dibedah lebih dalam, kebijakan ini justru berisiko terjebak pada masalah permukaan tanpa menyentuh akar masalah pendidikan kita yang sebenarnya.
Mengapa kita perlu kritis—bahkan berani menolak jika kebijakan ini dipaksakan secara terburu-buru?
Dalam ilmu sosiologi pendidikan, kebiasaan pemerintah yang hobi merombak cetakan buku secara berulang sering kali mencerminkan apa yang dinamakan Michael Apple sebagai technocratic rationality.
Sederhananya, ini adalah kecenderungan pemerintah yang ingin menyelesaikan masalah besar pendidikan hanya dengan cara-cara teknis dan administratif.
Buku pelajaran diperlakukan seolah-olah "mantra ajaib" (magic bullet): asal bukunya diganti, kualitas belajar siswa otomatis melejit.
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) sudah mengingatkan bahwa buku teks hanyalah media perantara. Jantung dari pendidikan yang sebenarnya adalah interaksi aktif antara guru dan murid.
Mengubah tampilan visual atau tata letak buku tanpa membenahi kualitas gurunya hanya akan membuat perombakan ini menjadi rutinitas birokrasi biasa—atau bahkan sekadar ajang bisnis industri perbukuan yang selalu berulang setiap kali menteri berganti.
Memang benar, teori beban kognitif (Cognitive Load Theory oleh Sweller, 1988) mengakui bahwa desain tata letak yang baik bisa membantu anak-anak menyerap informasi dengan lebih mudah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
