Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meski petunjuk teknis (juknis) PPDB masih belum diedarkan, hampir dipastikan disdik tidak lagi menggunakan munaqosah. Itu karena penerimaan siswa sepenuhnya mengikuti aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Plt Sekretaris Disdik Tuban Ismail mengatakan, persiapan PPDB mulai memasuki tahap final, yakni menunggu peraturan bupati (perbup) setelah berbagai tahapan telah dilalui. Salah satunya menggelar focus group discussion (FGD) untuk mengumpulkan saran dan masukan dari para guru terkait pelaksanaan PPDB tahun ini.
‘’Seperti tahun lalu, aturan nya dikembalikan seutuhnya sesuai Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021,’’ tegasnya.
Pendidik yang juga kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Disdik Tuban itu mengatakan, jika mengacu Permendikbud yang mengatur PPDB, untuk jenjang SD hanya membuka jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua.
Sedangkan untuk SMP menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpinda han orang tua, dan prestasi.
‘’Dengan demikian, syarat-syarat lain yang tidak termasuk di dalam jalur penerimaan siswa tersebut otomatis ditiadakan,’’ ujarnya.
Mantan kepala SDN Socorejo 1, Kecamatan Jenu itu mengatakan, dengan kembalinya acuan PPDB ke aturan pusat, diharapkan tak lagi ada celah kecurangan. Apalagi, sejak 2022, server PPDB Tuban menggunakan milik Pemkab Tuban yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP).
Karena itu, pengawasannya lebih ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
‘’Jika masih ada kecurangan, maka peserta didik bisa dicoret,’’ tegasnya.
Dengan ditiadakannya munaqosah pada persyaratan PPDB, kata Ismail, juknis pelaksanaan PPDB akan disesuaikan dengan aturan terbaru.
Dia memerkirakan sosialisasi juknis baru PPDB sudah bisa dilakukan pada pertengahan Mei ini. Terkait kuota jalur yang dibuka pada PPDB, pendidik senior itu meminta menunggu perbup.
‘’Semoga PPDB berjalan lancar tanpa kecurangan dan hal yang bisa mengganggu pelaksanaan teknis,’’ ujarnya.
Apakah munaqosah akan dihapus menjadi syarat PPDB selamanya atau hanya sesaat? Ismail belum bisa memastikan. Menurut dia, peraturan di daerah terus mengikuti update regulasi yang ditetapkan kementerian dan provinsi.
‘’Tidak tertutup kemungkinan aturan zonasi yang sudah ditetapkan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan terbaru,’’ kata dia. (yud/ds)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Advertisement
Advertisement
Radar TubanIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


