Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Temukan Formula PPDB SD–SMP

Amin Fauzie
Penulis: Amin Fauzie❯
SUKSESKAN KURIKULUM MERDEKA: Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Disdik Tuban Ismail mengecek kegiatan literasi numerasi di SDN Klotok 1, Kecamatan Plumpang. (Andhika Feriawan/Radar Tuban)
SUKSESKAN KURIKULUM MERDEKA: Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Disdik Tuban Ismail mengecek kegiatan literasi numerasi di SDN Klotok 1, Kecamatan Plumpang. (Andhika Feriawan/Radar Tuban)
Radartuban.jawapos.com – Meski pagu sudah dipetakan dan aturan sudah ditetapkan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Tuban masih disempurnakan. Khusus untuk jenjang SD – SMP yang merupakan wewenang pemerintah daerah, Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban terus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Hingga kemarin (11/5), Disdik Tuban belum menemukan formula yang tepat untuk menentukan petunjuk teknis (juknis) PPDB SD – SMP.

Diwawancarai Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Disdik Tuban Ismail menuturkan, institusinya bersama pemangku kepentingan yang lain masih membahas juknis PPDB.

Pemangku kepentingan tersebut, koordinator pendidikan kecamatan (kordikcam), pengawas, kepala sekolah, Dewan Pendidikan, dan Bagian Hukum Setda Tuban. Ismail memerkirakan juknis baru siap pada akhir Mei ini.

‘’Masih belum final karena khusus jalur zonasi disesuaikan dengan kondisi di lapangan,’’ tuturnya.

Seperti apa penyesuaian jalur zonasi tersebut? Mantan Plt sekretaris Disdik Tuban itu menerangkan, dulu penghitungan zonasi ditentukan berdasarkan jarak rumah ke kantor disdik. Sekarang, penghitungan dari rumah ke sekolah yang dituju.

Ismail menegaskan, perubahan teknis penghitungan jalur zonasi tersebut untuk memaksimalkan pemenuhan pagu beberapa SD.

‘’Pesan Mas Bupati, jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Jadi penyesuaian jalur zonasi untuk memaksimalkan penerimaan siswa,’’ kata dia.

Lebih lanjut, Ismail menyampaikan, sesuai arahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, angka pelajar putus sekolah harus terus dituntaskan.

Untuk merealisasikan, sekolah harus melakukan berbagai cara untuk memperlebar kesempatan peserta didik meneruskan pendidikan. Kalau perlu, sekolah harus jemput bola layaknya lembaga pendidikan swasta.

‘’Sekarang banyak sekolah negeri yang bagus di pedesaan, jangan sampai ada alasan untuk tidak melanjutkan sekolah,’’ tegas mantan kepala SDN Socorejo, Kecamatan Jenu itu.

Tidak hanya melakukan pendampingan PPDB, sekolah juga harus memiliki data konkret ke mana saja siswanya melanjutkan pendidikan.

Khususnya SD yang memiliki tanggung jawab untuk mendata lulusannya melanjutkan ke SMP mana saja. Begitu juga SMP harus mendata lulusannya melanjutkan ke mana saja.

‘’Jika ada lulusan yang tidak melanjutkan harus di dorong agar tetap sekolah. Semuanya harus terdata sesuai nama,’’ pungkasnya. (yud/ds)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer