Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dilematis Sekolah Hadapi Siswa Nakal, Boleh Disanksi Tak Boleh Dikeluarkan

Penulis: Amin Fauzie❯

Dihadapkan pada problem seperti ini, mereka hanya boleh memberi sanksi yang sifatnya mendidik dan membuat jera. Dilarang mengeluarkan atau drop out (DO).
[irp posts="13052" ]
Perlu diketahui, kebijakan melarang mengeluarkan peserta didik kali pertama disampaikan Anies Baswedan saat menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan pada 2016. Seperti dikutip dari news.republika.co.id.
‘’Jika siswa diberhentikan karena melakukan perbuatan melanggar hukum, tentu tida
boleh dan itu tindakan keliru,’’ kata Anies Baswedan pada acara pertemuan dengan guru di Belitung.
Imbauan lisan tersebut hingga sekarang menjadi pegangan pendidik untuk tidak menerapkan hukuman DO. Ketentuan pemenuhan hak pendidikan anak kembali dipertegas mendikbud berikutnya, Muhadjir Effendi. Pada 2019, Muhadjir menyampaikan bahwa sanksi mengeluarkan siswa dari sekolah dinilai tidak mendidik.
Terlebih saat ini pemerintah tengah berupaya menaikkan tingkat pendidikan masyarakat.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro – Tuban Adi Prayitno membenarkan sanksi mengeluarkan siswa dari sekolah sudah ditiadakan.
Dengan demikian, lembaga pendidikan tidak boleh mengeluarkan anak didiknya dengan alasan apa pun. Bahkan, siswa yang menjalani proses hukum dan ditahan pun, sekolah tetap memiliki kewajiban memenuhi pendidikannya.
‘’Tidak boleh ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah,’’ tegasnya.
Pemutusan hubungan pendidikan, lanjut Adi, hanya boleh dilakukan apabila siswa atau orang tua/wali mengajukan pengunduran diri secara lisan dan tertulis. Setelah itu, sekolah mengembalikan tanggung jawab peserta didik sepenuhnya kepada orang tua/wali.
Dengan demikian, sekolah tak lagi memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik dan membina.
‘’Sekolah hanya boleh memberi sanksi yang mendidik, seperti pembinaan dan pembiasaan kegiatan keagamaan,’’ ujarnya.
Bagaimana dengan siswa yang menjalani proses hukum di kepolisian dan lapas? Mantan kepala SMAN 3 Nganjuk itu mengatakan, sekolah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab pendidikan peserta didik. Pada prinsipnya, tegas Adi, pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan pen didikan masyarakat.
‘’Yang tidak sekolah saja diupayakan agar sekolah, jadi yang sudah sekolah harus ditun taskan,’’ kata dia.
Dengan ketentuan tersebut, lanjut Adi, praktis sekolah harus siap menerima konsekuensi tidak ditakuti siswa nakal.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi riil bahwa selama ini peserta didik paling takut dikeluarkan sekolah.
Dia menyadari dihapusnya sanksi DO dikhawatirkan tak mampu mengatasi kenakalan remaja. Menanggapi hal tersebut, Adi berpendapat lain.
‘’Selama sekolah bisa mengarahkan siswa ke hal yang positif, kenakalan remaja bisa diminimalisir,’’ tegasnya. (yud/ds)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Advertisement
Advertisement
Radar TubanIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




