Sidak PPDB SD, DIsdik Temukan Sejumlah Pertanyaan Teknis Pendaftar

RADAR TUBAN – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah dasar (SD) mendapat atensi dini dari dinas pendidikan (disdik). Selasa (27/6), memasuki hari kedua PPDB, Kepala Disdik Tuban Abdul Rakhmat turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sasarannya, SDN Latsari dan SDN Kebonsari 1.
Di dua lembaga pendidikan yang paling banyak diincar pendaftar tersebut, Rakhmat memetakan sejumlah persoalan PPDB yang rawan memicu polemik masyarakat.
Turut mendampingi, Kepala Bidang Pengelolaan Pendi dikan SD Disdik Tuban M. Nurdin dan Koordinator PPDB Disdik Denny Tricahyo Utomo.
Dalam kesempatan itu, Rakhmat menanyakan seputar kendala yang dihadapi tim PPDB masing-masing sekolah. Termasuk potensi permasalahan yang bakal dihadapi pada waktu PPDB zonasi pekan depan. Apalagi, SDN Kebonsari 1 dan SDN Latsari merupakan sekolah yang paling banyak menjadi rebutan pendaftar tiap tahunnya.
Ditegaskan mantan staf ahli bupati bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan itu, monitoring dan evaluasi (monev) ke beberapa sekolah ini bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan PPDB.
Dari kunjungannya, dia mendapatkan sejumlah pertanyaan teknis seperti; bagaimana jika ada usia pendaftar kurang dari tujuh tahun tapi jarak rumahnya dekat dengan sekolah? Pertanyaan lain; bagaimana untuk pengakuan wali siswa tapi tidak dibuktikan dengan kartu keluarga? Seluruh pertanyaan itu diinventarisir.
Pejabat lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini menegaskan, seluruh proses pendaftaran harus berdasarkan dokumen yang dimiliki pendaftar. Dengan demikian, pendaftar yang tidak memiliki dokumen valid, tidak bisa divalidasi. Termasuk pendaftar afirmasi yang hanya menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Ditegaskan Rakhmat, SKTM saja tidak bisa divalidasi jika tidak disertakan kartu penerima bantuan sosial.
‘’Semua harus sesuai dokumen yang sah,’’ tegasnya.
Kepada dua kepala sekolah yang dia kunjungi, Rakhmat meminta panitia harus aktif turun ke lapangan untuk melakukan kroscek lokasi. Tujuannya, agar data dan dokumen yang dikumpulkan valid dan sesuai fakta.
Dia meminta sekolah juga harus tegas terhadap berbagai pemalsuan dokumen. Setiap pemalsuan dokumen harus diberikan sanksi sesuai aturan. Paling dasar adalah sanksi penolakan.
‘’Kalau ditemukan ada data yang tidak sesuai, jangan segan untuk menolak,’’ tandasnya. (yud/tok)
----------------------------------------------------------------
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




