
RADARTUBAN-“Saya sebagai orang tua kini tak ragu lagi menyampaikan ke anak saya. Nak, kamu pergi ke sekolah, belajarlah yang senang, bangun pertemanan yang sehat, dan kalau ada apa-apa bisa cerita ya,” ucap Hana Ristami kepada kedua putri dan putranya yang duduk di bangku SD dan SMP.
Perkataan Hana yang juga fasilitator ibu penggerak tersebut bukan tanpa alasan.
Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang tua yang kerap merasa khawatir tentang situasi dan kondisi sekolah yang masih rentan terjadi kekerasan.
Kecemasan serupa juga dialami Mona Ratuliu, artis dan ibu dari empat anak.
“Saya merasa sangat miris dengan maraknya pemberitaan tentang tindak kekerasan yang justru terjadi di sekolah,” tutur Mona.
Sebuah fakta menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2022, 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan dan kekerasan seksual serta 1 dari 4 peserta didik mengalami hukuman fisik.
Padahal, kita tahu sekolah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak dalam menuntut ilmu.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak bangsa dalam memperoleh hak pendidikan yang aman dan nyaman. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang baru diluncurkan awal Agustus lalu, tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan atau PPKSP diatur secara menyeluruh sehingga memberikan kejelasan apa saja yang termasuk dalam tindakan kekerasan.
Hadirnya Permendikbudristek PPKSP sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran yang dirasakan para orang tua terkait maraknya kekerasan di lingkungan pendidikan.
Dalam implementasi PPKSP, sekolah dan pemerintah daerah diamanatkan untuk membuat Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas yang bertanggung jawab memastikan tindakan pencegahan dan penanganan di sekolah maupun daerah masing-masing.
Dengan tindak PPKSP yang jelas, diharapkan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat tentang situasi dan kondisi sekolah yang masih rentan terjadi kekerasan.
“Saya berharap Permendikbudristek ini bisa membawa perubahan besar terhadap keamanan di satuan pendidikan, sehingga orang tua bisa tenang melepaskan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan demi masa depan yang lebih baik,” kata Mona Ratuliu berharap.
Meski baru diluncurkan bulan lalu, sejatinya Permendikbudristek PPKSP telah melewati proses yang sangat panjang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemendikbudristek melibatkan lima kementerian dan tiga lembaga untuk meluncurkan sebuah regulasi yang menyeluruh demi melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari kekerasan.
Dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Permendikbudristek PPKSP ini memperkuat aturan terkait berbagai bentuk dan jenis kekerasan, perluasan perlindungan tidak hanya pada peserta didik, tetapi juga pada pendidik dan tenaga kependidikan.
Juga adanya mekanisme yang jelas untuk sekolah dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa ikut mengawal pelaksanaan PPKSP tersebut.
Permendikbudristek ini mampu membangkitkan kesadaran bagi siapa pun untuk gerak bersama menghapus kekerasan di satuan pendidikan. Bahwasanya, tidak boleh ada lagi kekerasan dalam bentuk apa pun.
Apalagi sampai menjadi ancaman bagi warga satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran.
“Yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kebinekaan, aman, nyaman, dan menyenangkan agar terwujud cita-cita Merdeka Belajar,” kata Betty Nuraini, guru yang juga ketua Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).
Harapan senada juga terlontar dari pengakuan Agen Perubahan Roots Anti Perundungan dari SMP Negeri 1 Jayapura Cheril Hutajulu.
Sebagai siswa yang notabene masih usia anak, dia menyatakan perlu mendapat perlindungan atas haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Karena kami sebagai siswa yang masih anak-anak perlu dilindungi haknya. Kami berharap dengan adanya peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah ini, semua anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” ungkap Cheril.
Zaki Tasnim, pelajar SMA Negeri 1 Cianjur yang didapuk sebagai Agen Perubahan Roots Anti Perundungan menggantungkan harapan yang tinggi terhadap implementasi kebijakan Permendikbudristek PPKSP.
Dengan demikian, seluruh warga satuan pendidikan merasa aman dari tindakan kekerasan.
“Agar siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Mari bersama hentikan kekerasan sekarang juga!” pungkas Zaki. (ds)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





