Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PNS Dirugikan, DPRD Sarankan Gugat ke PTUN

Amin Fauzie
Penulis: Amin Fauzie❯
Photo
Photo
TUBAN, Radar Tuban - Pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Tuban, Sabtu (8/1) malam masih memunculkan pertanyaan. Terlebih, bagi pejabat yang diturunkan eselonnya.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Tuban adalah hak prerogatif bupati. Itu karena pengisian jabatan merupakan pilihan untuk mendukung program dan visi – misi bupati selama menjabat.

Namun demikian, kata dia, bupati tetap harus mematuhi aturan sesuai regulasi penentuan pejabat dalam pengisian lowongan jabatan.

Politisi PKB ini menegaskan, apabila dalam pelantikan tersebut ada pejabat yang turun eselon, maka harus didasari regulasi. ‘’Manakala hal tersebut bertentangan dengan regulasi undang-undang yang mengatur, maka segera untuk disesuaikan dengan regulasi yang mengaturnya,’’ katanya.

Bahkan, Miyadi, sapaan akrabnya, menyarankan apabila dalam pelantikan tersebut ada yang dirugikan atau bertentangan dengan regulasi  pelantikan, bisa melakukan perlawanan. ‘’Kalau merasa dirugikan monggo untuk melakukan gugatan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara),’’ tegasnya.

Terkait pejabat baru dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru yang mulai berjalan, lanjut Miyadi, DPRD juga akan melakukan pengawalan di semua OPD. ‘’Proses pengawasan kami serahkan kepada masing-masing komisi dan pengawasan melekat tiap hari ada di tupoksi DPRD,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tuban Arif Handoyo memastikan, proses penempatan pejabat pada jabatan barunya sudah sesuai dengan regulasi yang ada. ‘’Seandainya ada yang mau gugat tidak apa-apa. Semua sudah melalui proses dan ketentuan yang berlaku,’’ tegasnya.

Apakah sudah ada PNS yang mengajukan keberatan? Menurutnya belum ada. ‘’Sampai hari ini (kemarin, Red) tidak ada yang menyampaikan keberatan,’’ kata dia. (fud/ds)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gaji PPPK Penuh Waktu Bakal Dibayar APBN, Pemkab Tuban Berharap TKD Tak Dipangkas

Gaji PPPK Penuh Waktu Bakal Dibayar APBN, Pemkab Tuban Berharap TKD Tak Dipangkas

Gaji PPPK penuh waktu dikabarkan ditanggung APBN. Pemkab Tuban berharap kebijakan tersebut tidak mengurangi alokasi TKD.

Pengisian Jabatan Definitif Pemkab Tuban Belum Jelas, Kepala OPD hingga Camat Dijabat Plt

Pengisian Jabatan Definitif Pemkab Tuban Belum Jelas, Kepala OPD hingga Camat Dijabat Plt

Belasan jabatan kepala OPD dan camat di Tuban kembali diisi Plt. Sejumlah pejabat mengalami pergeseran, sementara pengisian definitif belum pasti.

Pemkab Tuban Belum Agendakan Salat Istisqa Massal meski Ada SE Gubernur Jatim

Pemkab Tuban Belum Agendakan Salat Istisqa Massal meski Ada SE Gubernur Jatim

Pemkab Tuban masih berkoordinasi terkait salat istisqa massal setelah Khofifah menerbitkan surat edaran untuk daerah terdampak kekeringan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer