Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Payung hukum yang diterbitkan pada 13 September lalu itu seharusnya mulai diterapkan tahun ini, namun Pemkab Tuban memilih tidak menerapkan regulasi tersebut.
[irp posts="6904" ]
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, mobdin listrik sampai saat ini belum menjadi prioritas. Pertimbangannya, kendaraan pelat merah yang dioperasikan pemkab masih layak digunakan, sehingga tidak perlu pengadaan.
‘’Sejauh ini mobdin yang dimiliki Pemkab Tuban masih layak dan mumpuni,’’ tegasnya ketika menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Tuban, Rabu (1/3).
[irp posts="10710" ]
Mas Bupati, panggilan akrabnya, mengatakan, pengadaan mobdin listrik membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu, daripada membeli kendaraan yang tidak urgen, lebih baik anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan.
‘’Ketika penganggaran, kita lihat urgensinya seperti apa,’’ ujar mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu.
Sejauh ini, lanjut Mas Bupati, Inpres 7/2022 belum ada regulasi turunannya yang menjelaskan secara teknis. Termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk pengadaan.
‘’Meski sudah ada instruksi presiden, tapi harus diimbangi aturan, sehingga ketika proses pengadaan, pemkab tidak melakukan kesalahan,’’ ujarnya.
Mas Bupati mengatakan, pemkab tak bisa mengelak dan harus patuh jika pada pertengahan 2023 pemerintah pusat tiba-tiba mewajibkan pengadaan mobdin listrik.
Kalau pada akhirnya menerapkan regulasi baru tersebut, lanjut dia, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu.
‘’Kami pun perlu mengatur dan menyesuaikan dulu besaran anggarannya,’’ terang bupati termuda sepanjang sejarah pemerintahan di Bumi Ronggolowe itu.
Tak kalah pentingnya, kata Mas Bupati, pihaknya perlu menentukan modin listrik tersebut peruntukannya untuk siapa saja. Apakah hanya bupati dan kepala organisasi perangkat daerah. Atau DPRD dan forkopimda.
‘’Jadi kami belum tahu,’’ pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Inpres 7/2022 tersebut untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas untuk instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Skema penggunaan mobdin listrik ini dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (fud/ds)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Advertisement
Advertisement
Radar TubanIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





