RADARTUBAN – Di tengah menguatnya wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang didukung sejumlah partai politik di parlemen, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menegaskan penolakannya.
Partai berlambang banteng itu menilai hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah tidak dapat diwakilkan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban Ony Setiawan mengatakan, sikap penolakan tersebut sejalan dengan pandangan pengurus DPP PDI Perjuangan.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru mencerminkan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat.
“Seharusnya sistem demokrasi semakin baik, bukan malah terus mundur,” kata Ony.
Dia menegaskan, pilkada merupakan ruang bagi rakyat untuk menentukan secara langsung siapa pemimpin daerahnya.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengenal calon kepala daerah secara langsung.
“Kalau pemilihan diwakilkan ke legislatif, bagaimana masyarakat bisa mengenal calon yang akan memimpin mereka,” ujarnya.
Ony menambahkan, kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, legitimasi kepemimpinan harus diperoleh dari rakyat melalui pemilihan langsung.
Menanggapi alasan wacana pemilihan melalui DPRD yang kerap dikaitkan dengan tingginya biaya politik dan praktik politik uang, Ony menilai persoalan tersebut semestinya dijawab dengan penguatan pendidikan politik.
“Itu menjadi tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat,” ucapnya.
Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kebijakan Publik DPC PDI Perjuangan Tuban, Tulus Setyo Utomo.
Dia menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama dengan menarik kembali sistem demokrasi ke pola lama.
“Kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, itu berarti mempersempit demokrasi karena keputusan hanya ditentukan oleh segelintir elite,” kata Tulus.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban itu menegaskan bahwa prinsip one man, one vote harus tetap menjadi dasar dalam pemilihan kepala daerah. Setiap warga negara, kata dia, memiliki hak memilih yang tidak bisa dialihkan atau diwakilkan.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama