RADARTUBAN – Tahun ini, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk lembaga pendidikan non-formal.
Dana tersebut diberikan kepada 35 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Tuban.
Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rakhmat mengatakan semua dari PKBM yang ada di Tuban aktif beroperasi.
‘’Jadi semuanya berhak mendapatkan dana,” jelasnya.
Rakhmat sapaan akrabnya menuturkan ada kenaikan dana yang diberikan dibanding dengan tahun 2023.
‘’Tahun lalu anggarannya Rp 1,4 miliar,” ujarnya.
Lebih lanjut Rakhmat menyampaikan, ada kenaikan dana memang karena adanya penambahan peserta didik.
Rinciannya Paket A (400 orang), Paket B (600 orang), Paket C (500 orang).
‘’Jumlah PKBM sama dengan tahun lalu, tapi kita harapkan ada peningkatan jumlah pendidik,” tuturnya.
Lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang itu mengatakan untuk yang anggaran tahun kemarin belum bisa maksimal untuk penambahan peserta didik.
Rakhmat menjelaskan, sumber pendanaan PKBM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban.
‘’Untuk yang usianya 25 tahun ke atas,” jelasnya.
Sedangkan untuk yang usianya tujuh sampai dengan 25 tahun didanai oleh pemerintah pusat melalui anggaran bantuan operasional pendidikan (BOP) kesetaraan.
‘’Masih di bawah naungan Dinas Pendidikan, namun sistem penyalurannya sama dengan bantuan operasional sekolah (BOS) atau dari APBN langsung diterima lembaga PKBM,” terangnya.
Sama halnya dengan BOS, Rakhmat menegaskan, dana yang diberikan dari APBN ini bukan untuk dibagi ke peserta didik.
‘’Memang untuk biaya operasional PKBM,” tandasnya. (zia/yud)
Editor : Amin Fauzie