RADARTUBAN – Dari ribuan lembaga pendidikan jenjang sekolah dasar hingga atas, baru 46 sekolah yang dinyatakan aman bencana.
Minimnya sekolah yang dipetakan aman itu berdasarkan indikator penilaian satuan pendidikan aman bencana (SPAB) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban.
Kepala Pelaksana BPBD Tuban Sudarmaji mengatakan, hingga saat ini hanya 46 satuan pendidikan yang sudah tersentuh program SPAB. Sebanyak 46 sekolah itu sudah berstatus SPAB penuh.
‘’Artinya, sudah disiapkan penuh kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Darmaji mengatakan, sekolah yang sudah mendapat program SPAB meliputi sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Antara lain SD Insan Kamil Tuban dan SMPN 3 Tuban, dan SMK Muhammadiyah Pelayaran Tuban.
Doktor lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini mengatakan, pembentukan SPAB di sekolah yang berdekatan dengan lokasi rawan bencana seperti sungai bengawan solo dan kali kening sudah dioptimalkan.
Namun pelaksanaannya belum secara menyeluruh.
‘’Mayoritas sekolah dengan SPAB ada di daerah yang rawan,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Tuban ini mengatakan, ada banyak sekolah yang terletak di zona rawan bencana.
Rata-rata terletak di tepi Sungai Bengawan Solo yang bisa meluap sewaktu-waktu.
Lebih lanjut Darmadji merinci, sekolah yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo seperti di Kecamatan Soko ada 6 sekolah, Kecamatan Rengel (6 sekolah), Kecamatan Plumpang (3 sekolah), Keca matan Widang (19 sekolah), dan di Kecamatan Parengan (4 sekolah).
Diakui dia, jumlah sekolah yang sudah ber-SPAB masih sangat sedikit. Padahal SPAB merupakan indeks kinerja utama bagi BPBD di seluruh Indonesia.
Salah satu tujuannya, untuk menurunkan indeks resiko bencana yang ada di masing-masing kabupaten.
Kendati demikian, pihaknya akan selalu mengadakan program SPAB setiap tahunnya.
Untuk tahun ini dan tahun depan rencananya akan ada 10 sekolah yang akan mendapat program tersebut.
Sebagai informasi, untuk mendapat status SPAB, sekolah harus memenuhi sepuluh indikator.
Antara lain, memiliki kontruksi yang memenuhi standar bangunan tahan gempa, memiliki sarana prasarana, terkumpulnya informasi mengenai resiko, ancaman, dan kapasitas.
Kemudian memiliki kebijakan sekolah aman bencana, memiliki prosedur tetap, memiliki tim siaga bencana, serta memiliki peta dan jalur evakuasi.
‘’Ada media kampanye, dan simulasi secara rutin,” terang dia. (zia/yud)
Editor : Amin Fauzie