RADARTUBAN – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tuban meraih penghargaan Digital Government Award (DGA) Tahun 2024 Terbaik tingkat nasional kategori Peningkatan Indeks Signifikan.
Penghargaan bidang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo kepada Bupati Aditya Halindra Faridzky, SE.
Penyerahan penghargaan dilangsungkan bersamaan dengan acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta.
Turut hadir menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta para pimpinan lembaga tinggi negara.
Atas penghargaan yang diterima tersebut, Bupati Aditya Halindra Faridzky menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tuban yang telah mendukung program-program pemerintah.
Juga apresiasi kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Pemkab Tuban di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.
Khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) yang menjadi leading sector dalam pengembangan SPBE di Pemkab Tuban.
Ditegaskan Mas Lindra—sapaan akrab bupati—penghargaan yang diterima Pemkab Tuban ini merupakan apresiasi dan wujud nyata yang sudah dilakukan Pemkab Tuban. Karena itu, tegas Mas Lindra, keberhasilan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan.
‘’Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,’’ tuturnya.
Lebih lanjut, Mas Lindra berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Tuban.
Juga akan terus melakukan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, kementerian, maupun program-program pemerintah pusat.
Dijelaskan Mas Lindra, tantangan SPBE ke depan sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dan KemenPAN-RB adalah pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan penguatan SDM dalam mendukung GovTech.
“Ini (penghargaan DGA 2024, Red) menjadi langkah awal dalam transformasi digital di Kabupaten Tuban,’’ tutur dan terus berkomitmen dalam mengembangkan pelayanan berbasis digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban Arif Handoyo menambahkan, berdasarkan penilaian dari Kemen PAN-RB RI, indeks SPBE Kabupaten Tuban tahun 2023 mencapai nilai 3,90. Capaian tersebut menjadi lompatan signifikan dibanding 2022 yang mendapat nilai 1,58.
Tingginya lompatan penilaian SPBE Kabupaten Tuban ini bahkan telah melampaui target SPBE Pemkab Tuban hingga 2026 yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dipaparkan Arif, target SPBE Pemkab Tuban dalam RPJMD hingga 2026 nanti sebesar 3,30 poin. Detailnya, 2023 (2,70 poin), 2024 (2,90), 3,10 (2025).
Artinya, penilaian indeks SPBE 2023 ini merupakan lompatan yang luar biasa. Dan hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemkab Tuban konsisten mendorong transformasi digital di semua aspek pelayanan.
‘’Semua ini tidak lepas kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Tuban. Utamanya peran sentral dari Mas Bupati—yang begitu concern dalam perbaikan tata kelola birokrasi, khususnya dalam digitalisasi pelayanan,’’ tuturnya.
Lebih lanjut, Arif menyampaikan, dibutuhkan effort yang luar biasa dalam mencapai kinerja yang optimal. Salah satunya adalah inovasi.
Karena itu, Mas Bupati selalu mendorong setiap OPD untuk memunculkan inovasi pelayanan.
‘’Alhamdulillah, dari arahan, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan Mas Bupati, Pemkab Tuban berhasil mencapai kinerja yang maksimal dan meraih penghargaan Digital Government Award (DGA) Tahun 2024 Terbaik tingkat nasional kategori Peningkatan Indeks Signifikan,’’ tandasnya.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan kehadiran birokrasi harus melayani, bukan mempersulit atau memperlambat.
Sehingga tolok ukur keberhasilan ditentukan dari kepuasan, kemudahan urusan, dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat.
Dan guna meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan digital public infrastructure dan transformasi Government Technology (GovTech).
Karenanya, diperlukan satu portal yang terintegrasi bernama INADigital. ‘’Ini menjadi portal yang mewadahi berbagai urusan pelayanan publik,’’ tegasnya.
Sejalan dengan peningkatan infrastruktur digital, aparatur negara sebagai motor penggerak akan dimaksimalkan kemampuannya.
Sistem yang telah dibuat hendaknya terus disosialisasikan dan dipantau secara berkala. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada lembaga negara dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi, saling terhubung dan terintegrasi.
‘’Tidak boleh lagi ada sifat egosentris, tinggalkan mindset dan praktik cara lama,’’ tegasnya. (tok)
