Awal Juli terdapat momentum bersejarah penting bagi masyarakat Tuban. Tepat pada 1 Juli 1814, rumah dinas Bupati Tuban yang sekaligus pusat pemerintahan yang sebelumnya terletak di Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding dipindah ke Kompleks Pendapa Kridha Manunggal, yang berlokasi sekarang ini.
SEJARAH mencatat, pemerintahan Belanda yang saat itu menduduki tanah air tanpa terkecuali di Tuban menjadi otoritas yang menentukan sejumlah kebijakan penting.
Termasuk dalam pemindahan kantor Bupati Tuban yang dipindah dari kawasan pedesaan ke lokasi yang lebih dekat dengan kantor Belanda saat itu.
Salah satu yang menjelaskan itu bersumber dari Serat Babad Toeban versi cetak yang diterbitkan oleh Boekhandel Tan Khoen Swie halaman 20-21.
Dengan memakai aksara Jawa tahun 1936 tertulis bahwa pusat Kabupaten Tuban telah beberapa kali mengalami perpindahan.
Di buku yang diterbitkan oleh Prihatmoko itu dijelaskan bahwa ada sekitar tujuh pusat pemerintahan yang ditempati oleh adipati-adipati Tuban saat itu.
Sebelum berpindah di Pendapa Kridha Manunggal Tuban—seperti lokasi saat ini ini, pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terakhir berada di Prunggahan Kulon (saat itu masih bernama Prunggahan), Kecamatan Semanding.
Teguh Fatchur Rozi, pemerhati sejarah di Kabupaten Tuban mengatakan, pada saat masih di Desa Prunggahan, rumah dinas itu sudah pernah ditempati enam adipati di masa pemerintahan yang berbeda.
‘’Kurang lebih selama 117 tahun Desa Prunggahan dijadikan pusat pemerintahan,’’ tutur dia.
Sarjana Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ini mengatakan, enam adipati yang menjabat di Prunggahan yakni Pangeran Yudanaghara, Raden Harya Surahadiningrat, Raden Harya Diphasana, Kyahi Tumenggung Cakranagara, Kyahi Phurwanegara, dan diakhiri Kyahi Hadiphati Linder Surahadinaghara.
Sepeninggal Kyahi Hadiphati Linder Surahadinaghara, jabatan adipati langsung diemban oleh anaknya yakni Raden Tumenggung Surya Hadiwijaya.
Di bawah kepemimpinan Surya Hadiwijaya, rumah dinas bupati diputuskan pindah.
Sejarawan asal Kecamatan Plumpang itu mengatakan, masih minim referensi terkait alasan pasti perpindahan pusat pemerintahan saat itu.
Salah satu kemungkinan pindahnya pusat pemerintahan saat itu adanya campur tangan pemerintah Belanda. Pada masa itu, kantor pemerintahan Belanda berlokasi di selatan Alun-alun Tuban (sekarang Museum Kambang Putih).
‘’Dipindahnya rumah dinas bupati kemungkinan bertujuan untuk mengintegrasikan pemerintahan Kabupaten Tuban supaya dekat dengan Belanda,’’ ujar dia.
Kemungkinan kedua, kata Teguh, alasan pemindahan pusat pemerintahan karena adipati Raden Tumenggung Surya Hadiwijaya ingin mencatatkan sejarah sendiri dengan memindah pusat pemerintahan.
‘’Lokasi pemerintahan yang baru yakni di Pendapa Kridha Manunggal dipilih lantaran strategis dekat dengan laut dan mudah terintegrasi peme_rintahan kolonial Belanda,’’ jelas dia.
Sementara itu, di pusat pemerintahan yang lama yakni di Prunggahan tidak dijumpai bukti situs peninggalan bangunan rumah dinas bupati yang lama.
Teguh berasumsi, kemungkinan rumah dinas pada masa itu dibangun menggunakan kayu sehingga bekas ataupun sisanya tidak sapat diketahui hingga saat ini.
‘’Di Prunggahan saat ini hanya menyisakan bekas Alun-alun saja,’’ terang dia.
Dalam arsip foto, terlihat kunjungan perdana Pakubuwono di Pendapa Kridha Manunggal Tuban pada tahun 1930.
Foto tersebut menjadi salah satu momentum paling bersejarah karena merupakan kunjungan penting pertama kali pasca kepindahan di lokasi baru.
Sedangkan foto berikutnya, adalah Pendapa Kridha Manunggal Tuban saat ini. (an/yud)
Editor : Muhammad Azlan Syah