RADARTUBAN – Anggota DPRD Tuban periode 2024-2029 yang resmi dilantik pada 26 Agustus lalu, hingga saat ini masih disibukkan dengan pembahasan tata tertib (tatib) yang tak kunjung rampung.
Selain masih berkutat pada pembahasan tatib, formasi pimpinan dewan juga belum lengkap.
Partai Golkar yang mendapat jatah kursi ketua DPRD dan PDI Perjuangan yang memperoleh jatah wakil ketua ujung juga menyerahkan rekomendasi nama kepada Sekretariat DPRD Tuban.
Praktis, selama hampir tiga pekan ini masih dipimpin oleh ketua dan wakil ketua sementara.
Dampak dari tak kunjung adanya pimpinan legislatif definitif ini membuat pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari komisi dan badan belum bisa berjalan.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Tuban Sementara M. Miyadi menegaskan bahwa belum ditetapkannya pimpinan definitif ini tidak menghambat jalannya fungsi DPRD.
‘’Karena di September ini masih pembahasan tatib dan menyelesaikan penyusunan AKD,’’ katanya.
Sementara untuk pembahasan lain, seperti rancangan peraturan daerah (raperda) atau pembahasan APBD 2025 baru dimulai pada Oktober dan November nanti.
‘’Jadi, memang belum waktunya (menjalankan fungsi yang lain, Red),’’ terang Miyadi.
Lebih lanjut, Miyadi menyampaikan, untuk membahas AKD, saat ini masih menunggu pimpinan definitif dari Golkar dan PDIP.
‘’Ketika semua (usulan pimpinan definitif dari Golkar dan PDIP, Red)sudah klir, maka tinggal menyelesaikan penataan AKD,’’ jelasnya.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Tuban Andhi Hartanto ketika ditanya perihal usulan wakil ketua yang tak kunjung diajukan, dia kembali memberikan pernyataan sama seperti sebelumnya, ‘’menunggu surat keputusan (SK) dari DPP PDIP,’’ katanya.
Begitu juga Golkar. Sekretaris DPD Golkar Suratmin menegaskan bahwa penentuan sosok yang ditunjuk sebagai ketua DPRD masih menunggu SK dari DPP Golkar.
‘’(Sampai sekarang, Red) belum ada (SK dari DPP),’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama