Kita, bangsa ini sudah terbiasa tidak konsisten dengan narasi yang sudah ditulis dan menjadi konsensus bersama. Salah satunya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Bukankan Luber Jurdil merupakan asas pemilu di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lantas, kenapa masih harus diawasi?
ASAS sering kali dimaknai sebagai prinsip, atau dalam arti lain fondasi. Sedangkan prinsip, berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar pikiran sekaligus tindakan.
Artinya, asas adalah prinsip dasar dalam melakukan tindakan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dan bangsa ini telah bersepakat bahwa asa pemilu di Indonesia adalah Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Pertanyaannya sekarang: Sudahkan prinsip dasar pemilu ini menjadi tindakan?.
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita pahami dulu makna dari asas pemilu yang terkesan amat klise ini.
1) Langsung, ini merupakan asas yang memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya secara langsung—sesuai kehendak nurani, tanpa adanya perantara maupun intimidasi.
2) Umum, asas ini menandaskan bahwa pemilu di negara ini bersifat umum—untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih—tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, hingga status sosial.
3) Bebas, asas ini menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menentukan pilihannya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapa pun.
4) Rahasia, pemilu di negara ini menjamin kerahasiaan setiap pemilih dalam menentukan pilihannya. Artinya, setiap pemilih berhak untuk merahasiakan pilihannya.
5) Jujur, asas ini mengharapkan setiap penyelenggara dan peserta pemilu berlaku jujur. Dan terakhir, 6) Adil, asas ini menjamin setiap pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama—bebas dari laku kecurangan dari pihak mana pun.
Desain Curang Sejak dalam Pikiran
Entah apa yang salah dari bangsa ini. Asas pemilu yang begitu ideal tersebut, sepertinya tak sedikit pun menjadi tindakan. Yang katanya Langsung—memberikan hak suara berdasar hati nurani—tanpa ada perantara dari siapa pun, tapi faktanya, untuk menang harus menggunakan politik uang. Begitu juga rakyatnya, bukan nurani yang dijadikan dasar untuk menentukan pilihan, melainkan berapa isi amplop yang diberikan.
Lalu, yang katanya pemilu bersifat Umum, tapi perbedaan pilihan sering kali berujung pertengkaran. Kasus pembunuhan di Kabupaten Sampang menjadi bukti bahwa pilkada di negeri ini belum sepenuhnya mereprentasikan pesta demokrasi yang berlandaskan asas umum—bahwa memilih bukan untuk berbeda.
Pun yang katanya Bebas, bebas apanya. Hampir saban pemilu tidak pernah lekang dari kasus intimidasi dan menakut-nakuti. Masih hangat diingatan kita, bagaimana pilpres dijalankan. Kekuasaan menjadi kekuatan untuk memberikan pressure dalam menggiring pilihan. Pun di pilkada, tidak jauh beda. Pejabat, PNS, hingga kepala desa, menjalankan perannya masing-masing—sesuai instruksi atasan.
Yang katanya Rahasia, bangsa ini terlalu labil dalam menyimpan rahasia. Kita masih terlalu bangga mempertontonkan pilihan di ruang publik dan media sosial. Padahal, dengan kerahasiaan pilihan inilah hubungan antarsesama bisa terjaga. Jangan sampai perbedaan pilihan yang kita pertontonkan menjadi bahan untuk saling musuhan. Dan sialnya, itulah yang sering terjadi.
Kemudian Jujur, ini yang menurut saya paling wagu. Jujur dari mana kalau peserta dan penyelenggara pemilu saja tidak saling percaya. Logikanya, jika asas pemilu bangsa ini Luber Jurdil, maka tidak perlu adanya Bawaslu dan jajarannya yang menghabiskan anggaran ratusan miliar, bahkan triliunan untuk sekadar mengawasi jalannya pemilu. Jika asas dasarnya jujur, maka cukup KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Pun demikian dengan Bawaslu, juga harus sadar bahwa keberadaannya tidak dipercaya oleh peserta pemilu. Logikanya, jika Bawaslu dipercaya sebagai pihak yang sangat netral dalam menegakkan integritas pemilu, maka parpol atau peserta pemilu tidak perlu membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS), ngapain, kan sudah ada pengawas pemilu hingga tingkat TPS yang digaji oleh negara.
Inilah yang kemudian seakan menegaskan bahwa pemilu kita sudah “didesain” curang sejak dalam pikiran, sehingga satu sama lain tidak saling percaya.
Tidak jauh beda dari asas Jujur yang masih teramat jauh dari harapan, asas Adil pun sepertinya masih jauh panggang dari api. Para penyelenggara pemilu yang diharapkan memberikan rasa adil, diam-diam membantu peserta pemilu untuk mencurangi lawan.
Pemindahan suara melalui tangan-tangan penyelenggara bukan lagi rahasia. Lalu, rasa adil apa yang dimaksud dalam asas pemilu.
Wabakdu, sulit berharap hasil pemilu yang ideal jika kesadaran dalam menjalankan asas saja tidak ada. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama