RADARTUBAN – Merasa hanya dibutuhkan untuk sekadar memenuhi formalitas saja, Persatuan Tunanetra (Pertuni) Tuban 'menggugat' pemerintah daerah.
Kepada Jawa Pos Radar Tuban, teman disabilitas yang mengalami gangguan penglihatan ini mengaku tidak mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh hak kesejahteraan secara berkelanjutan.
Padahal, pelatihan demi pelatih sering digelar oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
‘’Contohnya, ketika kami ingin menawarkan jasa pijat refleksi pada kegiatan care free day (CFD) di GOR, tapi sampai sekarang belum juga terlaksana. Padahal, kesempatan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi teman-teman, khususnya tunanetra untuk lebih produktif dengan kemampuan yang mereka miliki,’’ kata Ketua Umum Persatuan Tunanetra (Pertuni) Tuban Setiawan Gema Budi.
Lebih lanjut, Gema mengungkapkan, pelatihan demi pelatihan sudah sering digelar, tapi selama itu pula tidak pernah ada tindak lanjut yang memberikan akses kepada disabilitas untuk berkarya.
‘’Kami tidak berharap lebih atau ingin dikasihani, kami hanya meminta kesempatan yang sama dengan yang lain. Meski kami memiliki keterbatasan, tapi kami juga bisa kontribusi,’’ ujarnya.
Lantaran sudah teralalu lelah menunggu keseriusan pemkab dalam memberdayakan kelompok disabilitas, Gema mengungkapkan kekesalan yang cukup mendalam.
‘’Pelatihan demi pelatihan terus dilakukan, tapi dalam prosesnya kami tidak diberikan akses. Apa mungkin itu semua hanya untuk menggugurkan kewajiban? Karena pemenuhan hak disabilitas memang harus dan diatur dalam undang-undang,’’ ujarnya.
Pria 32 tahun itu membenarkan bahwa pemerintah memberikan cukup banyak kesempatan bagi disabilitas di Tuban. Namun, nasibnya secara berkelanjutan masih menjadi pertanyaan. Contohnya, pembangunan kafe inklusi yang tidak jelas keberlanjutannya.
‘’Modal demi modal memang dikucurkan, tapi tetap saja kafe inklusi sepi, lantaran proses pemasarannya tidak dibantu. Padahal, menurut saya pemerintah harusnya mengawali, memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kafe inklusi juga worth it untuk dipertimbangkan bagi semua kalangan," kata dia.
"Karena saya yakin, memang tidak banyak yang beli di sana, lantaran meragukan kemampuan teman-teman disabilitas, entah dari segi kualitasnya ataupun dari segi yang lain,’’ lanjutnya.
Karena itu, Gema beraharap pemerintah dapat lebih peka terhadap keberadaan disabilitas di Kabupaten Tuban. ‘’Kami ingin mendapatkan kesempatan dan kesetaraan yang sama,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A PMD) Sugeng Purnomo tak kunjung memberikan tanggapan terkait keluhan difabel tentang kesejahteraan disabilitas di Kabupaten Tuban tersebut. (gik/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama