RADARTUBAN – Hampir 500 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban di gedung DPRD, kemarin (3/9).
Lantaran jumlah aparat yang begitu banyak—puluhan kali lipat dari massa aksi, sehingga tidak begitu sulit bagi petugas untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Bahkan, saking banyaknya jumlah personel gabungan yang diturunkan, massa aksi seakan tidak terlihat—kalah jumlah.
Aksi para aktivis HMI dan GMNI ini merupakan runutan gelombang aksi yang menjalar hingga beberapa daerah dalam merespon isu nasional.
Dalam orasinya, para aktivis bergantian menyampaikan tuntutan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Tuban yang menemui mereka.
Di antara tuntutan itu, yakni membatalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR dan mendesak disahkannya RUU Perampasan Aset.
Selain membawa isu nasional, para mahasiswa dari sejumlah kampus di Tuban itu juga menyoroti pengadaan kendaraan dinas Inspektorat Tuban di tengah kebijakan efisien anggaran.
‘’Kebijakan ini (pengadaan mobil dinas Inspektorat, Red) harus dievaluasi. Selain tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, juga menunjukkan ketidakpekaan pejabat di tengah kondisi masyarakat yang mangalami kesulitan ekonomi,’’ kata Ketua Umum PC HMI Tuban Agus Siswanto.
Senada disampaikan Ketua DPC GMNI Tuban Luluk Widianto. Ditegaskan dia, para pejabat maupun anggota dewan, semestinya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat daripada bermewah-mewahan dengan kendaraan operasional.
‘’Kami akan terus mengawal tuntutan yang kami layangkan hingga benar-benar dipenuhi. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar jika mereka tak kunjung menepati janji,’’ tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiyantoro yang menemui massa aksi berjanji menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Setidaknya, dalam tujuh hari ke depan akan dilakukan pembahasan. ‘’Akan kami bahas bersama anggota (DPRD, Red) lainnya,’’ tutur dia.
Terkait tunjangan yang disorot oleh mahasiswa dalam aksi tersebut, politikus Partai Golkar itu menyebut, seluruh tunjangan yang diterima para wakil rakyat bersadarkan aturan resmi yang berlaku.
‘’Kami hanya mengikuti aturan yang ada dari pusat dan instruksi Presiden,’’ pungkasnya. (an/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama