RADARTUBAN – Tahun ini, Pemkab Tuban bakal memiliki data sendiri terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Legen.
Itu menyusul rencana pendataan TPT yang dicanangkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban.
Merujuk laman sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) INAPROC Kabupaten Tuban, program pengumpulan data persentase angkatan kerja tersebut masih dalam proses tender. Tahapannya, pembukaan dan evaluasi penawaran.
Lelang proyek pengadaan jasa konsultansi non konstruksi dengan pagu Rp 162 juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2025 itu diikuti sebanyak delapan peserta.
Hanya saja, tidak ada satu pun perusahaan jasa konsultansi lokal yang mengikuti tender tersebut.
Kepala Disnakerin Tuban Rohman Ubaid mengatakan, tender jasa survei untuk mengetahui TPT di Kabupaten Tuban ini sebenarnya sudah mulai proses lelang sejak September lalu.
Namun, karena jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga peserta, sehingga dilakukan seleksi atau tender ulang.
‘’Saat ini masih tahapan (lelang, Red) di ULP (unit layanan pengadaan),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (17/11).
Sebagaimana uraian singkat yang tertera dalam dokumen SPSE, survei TPT ini bakal dilaksanakan di 311 desa dan 17 kelurahan se-Kabupaten Tuban.
Mencakup kondisi penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah angkatan kerja yang bekerja, dan jumlah angkatan kerja yang menganggur.
Pengumpulan data tingkat pengangguran terbuka ini berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga (desil 1–5) untuk mengetahui distribusi pengangguran pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah.
Selain itu, juga untuk melakukan analisis komprehensif terhadap tingkat pengangguran terbuka berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sektor atau lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Tuban.
Data hasil survei inilah yang kemudian diolah menjadi bentuk dokumen TPT Kabupaten Tuban 2025.
‘’Survei TPT ini merupakan program Pemkab Tuban melalui Disnakerin (di luar survei BPS, Red),’’ terang mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tuban itu.
Sayangnya, dari delapan peserta yang mengikuti proses lelang, tidak ada satu pun perusahaan jasa konsultansi asal Tuban yang mengikuti tender tender tersebut.
Namun, apakah tidak adanya perusahaan jasa konsultansi lokal ini menandakan minimnya SDM surveyor lokal?
Ubaid tidak bisa memastikan lantaran proses tender berlangsung secara online.
‘’Tapi setelah kami konfirmasi ke ULP, memang tidak ada satu pun (perusahaan jasa konsultansi, Red) dari lokal,’’ ujarnya.
Sementara itu, merujuk jadwal tahapan lelang yang ditetapkan panitia, proses penandatanganan kontrak baru terjadwalkan pada 26 November-10 Desember mendatang.
Praktis, jika tidak ada kendala dalam proses tender, maka pelaksanaan survei TPT di 311 desa dan 17 kelurahan se-Kabupaten Tuban hanya berlangsung kurang dari satu bulan sebelum tutup tahun anggaran 2025. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama