TUBAN – Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang semula dijadwalkan tinggal dua hari lagi belum bisa dipastikan.
Hingga kemarin (17/11), regulasi berupa Keputusan Presiden (Kepres) yang menjadi dasar hukum pelunasan belum juga terbit.
Kondisi ini membuat calon jemaah haji (CJH) masih harus menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Seperti diberitakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 telah disepakati pemerintah sebesar Rp 87.409.366, turun sekitar Rp 2 juta dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 89,4 juta.
Sementara itu, besaran Bipih yang harus dibayarkan jemaah tahun ini adalah Rp 54.194.366.
Sebelum pelunasan, CJH wajib memenuhi sejumlah persyaratan.
Mulai tes kesehatan untuk bukti istitaah, bukti vaksin Covid-19, vaksin polio, vaksin meningitis, hingga kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.
Kemenag–Dinkes Siapkan Alur Istitaah
Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tuban, Imam Bukhori, memastikan bahwa persiapan harus tetap berjalan meski regulasi belum keluar.
Kemarin (17/11), pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Tuban di gedung PLHUT.
“Teman-teman dinkes siap membantu untuk memulai tes kesehatan dan vaksinasi. Mereka juga sudah mengajukan surat izin pelaksanaan tes kesehatan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut Imam, langkah cepat diperlukan untuk mengantisipasi jika skenario awal—pelunasan dimulai 19 November—tetap diputuskan pemerintah pusat.
“Kemarin kami sudah konsultasi ke Kanwil Kemenag Jatim, tahun ini istitaah menjadi syarat pelunasan,” tegasnya.
Gerak cepat ini bukan hanya terjadi di Tuban.
Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur bahkan mulai melakukan tes kesehatan sejak pekan lalu meski petunjuk pelaksanaan belum terbit.
“Karena kami ingin saat pelunasan semua persiapan sudah siap, tidak ada persyaratan administrasi yang mengganjal,” tambahnya.
Saudi Perketat Skrining, Jemaah Wajib Bebas 11 Penyakit
Tahun depan, pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji akan jauh lebih ketat.
Jika pada musim haji 2025 pengecekan kesehatan cukup dilakukan di tanah air, pada musim haji 2026 pemerintah Arab Saudi akan melakukan tes ulang kepada seluruh jemaah setibanya di tanah suci.
Tidak hanya itu, Arab Saudi juga menetapkan larangan bagi jemaah yang mengidap 11 penyakit parah. Di antaranya:
-
jantung koroner
-
hipertensi tidak terkontrol
-
diabetes melitus tidak terkontrol
-
penyakit paru kronis (COPD)
-
gagal ginjal
-
dan beberapa penyakit berat lainnya.
Jika seorang jemaah terbukti mengidap salah satu dari penyakit tersebut, mereka dinyatakan tidak layak dan terancam dipulangkan ke Indonesia.
Menanggapi aturan baru itu, Imam menegaskan bahwa kesiapan tes kesehatan harus lebih diperkuat.
“Dinkes siap melakukan tes kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang mereka miliki,” jelasnya.
Tidak Ada Klinik Kemenkes di Makkah
Aturan lain yang berlaku pada musim haji 2026 adalah larangan bagi negara pengirim jemaah membuka klinik kesehatan di Makkah.
Segala pelayanan kesehatan harus terpusat pada fasilitas milik pemerintah Arab Saudi.
“Makanya yang berangkat tahun depan harus benar-benar sehat,” tegas Imam.
Dia berharap, bagi CJH yang kedapatan memiliki salah satu penyakit berat, dinkes dapat memberikan penanganan dan rujukan terbaik agar kondisi kesehatan mereka membaik.
“Kami inginnya jika ada jemaah yang punya penyakit parah bisa berobat dan membaik. Jadi tetap memiliki kesempatan berangkat, karena kasihan sudah menunggu lama,” pungkasnya. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama