RADARTUBAN - Sebanyak 57 desa di Kabupaten Tuban telah menuntaskan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dan sebagai “reward” atas rampungnya pembangunan gerai, sebanyak 55 desa menerima kendaraan operasional jenis pikap 4x4 dan ditambah truk fuso untuk 42 desa.
Selain dua jenis kendaraan tersebut, rencananya juga mendapat tambahan kendaraan roda tiga (tosa). Lantas, untuk apa kendaraan sebanyak itu?
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban Gunadi mengatakan, seluruh koperasi desa (kopdes) bakal menerima pengadaan tiga jenis kendaraan operasional (truk, pikap, dan roda).
Baca Juga: KDMP Rengel Tuban Bertahan di Tengah Regulasi Baru, Siap Jalan Dua Koperasi
Namun, sejauh ini baru diberikan kepada desa yang telah menuntaskan pembangunan gerai 100 persen.
‘’Informasi yang kami terima seperti itu (semua KDMP, red) bakal menerima kendaraan operasional,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (14/4).
Disinggung ihwal peruntukan tiga kendaraan operasional tersebut. Gunadi menjelaskan, tiga kendaraan operasional diadakan untuk menunjang kegiatan bisnis KDMP.
Hanya saja, ketika ditanya secara spesifik terkait bisnis yang membutuhkan kendaraan seperti truk, pikap, dan tosa, Gunadi hanya menjawab secara normatif: salah satunya untuk memperkuat pasok logistik dan hasil bumi dari desa.
‘’Harapannya seperti itu (untuk membeli hasil panen petani, Red),’’ katanya.
Dari dua jawaban tersebut, yang paling logis adalah untuk mengangkut hasil panen. Itu pun sebenarnya cukup pikap, atau memberdayakan sopir truk di desa setempat, sehingga tidak perlu pengadaan besar-besaran.
Dan, sebagai gerai bisnis, fungsi KDMP adalah menerima kiriman barang dari distributor.
Misalnya, ketika KDMP dipasrahi menjual barang subsidi seperti pupuk dan LPG 3 kilogram (kg), tentu kebutuhan barang subsidi ini akan dipasok oleh distributor atau agen, kecuali KDMP diberikan kewenangan untuk mengambil sendiri barang tersebut di distributor atau agen. Dan itu pun juga tidak perlu tiga kendaraan baru.
Lantas, bagaimana nasib kopdes di wilayah pesisir. Hasil panen apa yang akan diangkut?
‘’Nanti (peruntukan truk, pikap, dan tosa, Red) menyesuaikan kemampuan dan kondisi di lapangan masing-masing KDMP,’’ jelasnya.
Lebih lanjut, Gunadi mengungkapkan, berdasar laporan terakhir pada 31 Maret 2026 lalu, dari 311 desa se-Kabupaten Tuban, yang telah menuntaskan pembangunan gerai atau dengan progres 100 persen baru 57 desa.
Baca Juga: KDMP Tuban Banyak Dibangun di Lokasi Apa Adanya, Analisa Bisnis Dikesampingkan?
Sedangkan sisanya, sebanyak 23 desa mencapai progres antara 75-99 persen.
Kemudian 93 desa sekitar 50-74 persen dan 77 desa kurang dari 50 persen. ‘’Totalnya ada 250 desa,’’ ujar mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban itu.
Praktis, masih 61 desa yang sama sekali belum berprores. Lantas, apa yang menyebabkan pembangunan kopdes di 61 desa nol progres?
Gunadi menjelaskan, nol progres pembangunan itu disebabkan beberapa hal. Di antaranya, desa tidak memiliki lahan, ada lahan tapi tidak memenuhi persyaratan, dan lahan yang diajukan dianggap tidak strategis.
Karena itu, pembangunan gerai KDMP belum bisa direalisasikan. ‘’(Desa yang belum memenuhi persyaratan pembangunan kopdes, Red) masih mencari solusi,’’ tandasnya. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama