RADARTUBAN – Kirab Kimsin atau patung dewa di Kwan Sing Bio Tuban yang dijadwalkan pada 1–3 Mei mendatang berpotensi gagal digelar.
Itu menyusul aksi penggembokkan pintu masuk klenteng pada Jumat (24/4) lalu dan terbitnya surat larangan perizinan penggunaan jalan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban.
Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio Go Tjong Ping mengaku sangat menyesalkan insiden penutupan akses masuk klenteng tersebut.
Baca Juga: Jelang Imlek, 200 Lampion Merah Hiasi Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban Sambut Tahun Kuda Api
Dia menegaskan, tujuan dari Kirab Kimsin adalah menciptakan kedamaian sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan sebanyak kurang lebih 300 UMKM lokal.
‘’Kita ini ingin damai. Kita datangkan UMKM sebanyak 300 untuk acara Kirab Kimsin. Hari ini (Jumat, red) rencananya mau gladi bersih, tapi tahu-tahu ditutup. Jelas banyak yang kecewa,’’ ungkap Tjong Ping.
Disinggung soal siapa aktor di balik penggembokkan tersebut, tokoh kawakan klenteng itu mengaku tidak tahu-menahu siapa yang mendalangi aksi penggembokan tersebut. Namun, dia mensinyalir ada pihak yang keberatan tempat ibadah tersebut digunakan untuk kegiatan UMKM maupun kirab.
Padahal, menurutnya, secara legalitas masa tugas pengelola lama telah berakhir.
‘’Sejak 1 Januari 2025, klenteng ini adalah milik umat anggota. Kerja sama swakelola dengan pihak Surabaya telah selesai per 31 Desember 2024. Sedangkan pengelola lama nggembok semua, pasang spanduk yang katanya tidak ada acara,’’ ujarnya.
Tjong Ping memprediksi, dampak penggembokan ini bakal berpengaruh terhadap jumlah kunjungan dari kalangan umat dan wisatawan.
‘’Awalnya, kami targetkan 50 ribu orang, tapi dengan kondisi intimidasi seperti ini, mungkin besok hanya 10 ribu yang datang. Ibadah jadi terganggu, orang mau datang malah takut," tambahnya.
Meski begitu, pria yang baru saja mundur dari kursi ketua panitia Kirab Kimsin karena faktor kesehatan ini menegaskan bahwa acara kirab tetap akan berjalan.
Di sisi lain, konflik ini juga memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua Komisi II DPRD Tuban Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Ketenagakerjaan Fahmi Fikroni yang turun langsung ke lokasi menyatakan kekecewaan mendalam atas aksi penggembokkan.
‘’Kami sangat kecewa. Kedatangan kami ini resmi menjalankan perintah Ketua DPRD untuk menindaklanjuti rencana kirab. Tapi sampai di sini, pintu-pintu malah digembok,’’ ujar Roni.
Baca Juga: Dugaan Percobaan Pencurian Kimsin di Kwan Sing Bio Tuban Berujung Laporan Polisi
Terkait aksi pembukaan paksa gerbang oleh massa, politisi PKB ini menyebut hal itu murni keputusan umat.
‘’Kami menyerahkan sepenuhnya kepada umat. Musyawarah umat adalah keputusan tertinggi di TITD. Jika mereka ingin menggunakan tempat ibadahnya, ya silakan. Kami di DPRD berusaha maksimal membantu menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut," tegasnya.
Roni juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak berpangku tangan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah agar konflik di rumah ibadah terbesar se-Asia Tenggara ini segera tuntas dan tidak berlarut-larut. (saf/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama