RADARTUBAN – Memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional, kemarin (1/5) ribuan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban menyuarakan lima tuntutan krusial demi memanusiakan nasib pekerja di Bumi Ronggolawe. Langkah ini diambil lantaran kesejahteraan buruh di Tuban dinilai masih belum optimal.
Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, gelombang massa mulai berdatangan sejak pukul 09.00. Dengan atribut lengkap dan bendera organisasi yang berkibar, sebanyak 1.122 buruh tumpah ruah di depan kantor pemkab setempat.
Ketua FSPMI Tuban Duraji menegaskan bahwa aksi kali ini lebih bersifat sebagai pengingat bagi pemerintah daerah. Meski sinergi selama ini sudah berjalan baik, masih ada celah kesejahteraan yang perlu ditambal.
"Kami berharap, lima poin isu yang kami angkat ini sepenuhnya bisa dikabulkan oleh Bupati," ujarnya ketika ditemui awak media pasca-aksi di depan kantor Pemkab.
Adapun lima kado tuntutan tersebut meliputi, penyempurnaan fasilitas Rumah Singgah di Surabaya bagi warga Tuban yang berobat, pemenuhan jaminan kesehatan bagi 2,9 persen penduduk yang belum ter-cover BPJS, kuota afirmasi 5 persen bagi anak buruh dalam seleksi sekolah, 2.000 lebih bantuan seragam untuk anak tidak mampu, serta agenda konsolidasi rutin antara buruh, pemerintah, dan perusahaan.
"Konsolidasi rutin setiap tiga bulan itu penting. Tujuannya untuk mitigasi awal. Jadi, kalau ada kendala di perusahaan, bisa diselesaikan sebelum menjadi masalah besar," imbuh Duraji.
Dia juga mengapresiasi langkah pemkab selama ini yang dinilai kooperatif terhadap aspirasi buruh.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih karena hampir semua tuntutan yang kami ajukan sudah dipenuhi dan dikabulkan,” imbuhnya.
Gayung bersambut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky langsung menemui massa aksi. Di hadapan ribuan buruh, pria yang akrab disapa Mas Lindra itu menyatakan komitmennya untuk memenuhi setiap tuntutan yang diajukan.
Terkait Rumah Singgah, dia menjanjikan tidak hanya sekedar gedung, tapi juga penyediaan petugas pendamping yang sigap untuk menjembatani jadwal berobat pasien dengan rumah sakit rujukan.
Selanjutnya mengenai tuntutan pendidikan, Mas Lindra memastikan kuota afirmasi 5 persen untuk anak buruh akan dikawal, agar semua bisa merasakan sekolah negeri dan mendapatkan pendidikan yang layak.
"Untuk jenjang SMA, kami akan ajukan ke provinsi dengan data by name by address (BNBA) agar anak-anak buruh tetap mendapatkan alokasi ke jenjang sekolah selanjutnya," tegas bupati dari Partai Golkar tersebut.
Persoalan kesehatan juga menjadi prioritas. Mas Lindra menyebut, dari 1,2 juta penduduk Tuban, tinggal 2,9 persen yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.
Pihaknya juga berjanji akan mengawal sisa persentase tersebut hingga tuntas masuk dalam program BPJS Kesehatan.
Lebih jauh lagi, tuntutan tripartit yang diajukan pihak FSPMI turut dikabulkan. Agenda konsolidasi tiga bulanan itu akan menggabungkan unsur buruh, pemerintah, dan juga pihak perusahaan.
"Kami memastikan setiap tiga bulan sekali akan melakukan jadwal rutin konsolidasi untuk membahas kebijakan agar masalah ketenagakerjaan di Tuban tidak terjadi,” tegas Mas Lindra.
Di akhir pertemuan, Bupati muda itu memberikan apresiasi tinggi kepada keluarga besar FSPMI. Dia memuji cara penyampaian aspirasi yang tertib dan kondusif.
"Terima kasih kepada teman-teman buruh. Ini adalah contoh yang baik dalam menyampaikan aspirasi, semoga bisa menular ke semua pihak bahwa dialog adalah jalan terbaik," pungkasnya. (saf/tok)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni