RADARTUBAN - Inilah akibatnya jika kebijakan yang digulirkan tanpa pertimbangan yang matang.
Belum juga diresmikan, dan bahkan masih proses pembangunan, sejumlah ruang kelas Sekolah Rakyat (SR) Tuban jenjang sekolah dasar (SD) terancam nganggur. Setidaknya, pada angkatan pertama tahun pelajaran 2026/2027 ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari tiga rombongan belajar (rombel) yang disiapkan, hanya 18 anak dari keluarga tidak mampu yang berminat masuk asrama SR. Artinya, dari tiga rombel dengan kapasitas masing-masing 30 siswa, satu rombel saja tidak penuh.
Padahal, jika ditotal secara keseluruhan—dari kelas 1 sampai kelas 6 dan masing-masing tiga kelas, maka total kelas yang tersedia sebanyak 18 ruang.
Baca Juga: Meski Sekolah Rakyat Jadi Pesaing Baru, Disdik Pastikan Seluruh SD Negeri di Tuban Dapat Murid
Dan lantaran baru tahun pertama, maka ruang kelas jenjang SD yang berpotensi nganggur untuk sementara waktu tidak hanya dua, melainkan 17.
‘’Kami belum dapat memastikan berapa ruang kelas yang tersedia. Tapi yang pasti, kapasitasnya 1.000 anak,’’ kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Tuban Sugeng Purnomo selaku tim koordinasi kabupaten.
Apabila di- breakdown dengan jumlah siswa—berdasar kebutuhan rombel, maka benar bahwa ruang kelas yang disediakan berdasar kebutuhan yang direncanakan awal.
Yakni, 18 ruang dari kelas 1-6 SD atau tiga rombel di setiap tingkatan. Kemudian, sembilan kelas untuk masing-masing jenjang SMP dan SMA atau tiga rombel untuk setiap tingkatan—dari kelas 1-3 SMP dan SMA.
Lantas, bagaimana nasib ruang kelas yang tidak terisi? Sugeng belum bisa memastikan.
Sebab, statusnya hanya sebatas tim koordinasi kabupaten—yang tugasnya membantu komunikasi jika terjadi kebuntuan di lapangan. Termasuk soal progres pembangunan, pihak juga tidak mengetahui secara persis.
‘’Dalam hal penjangkauan (mencari, red) siswa, peran kami (dinas sosial kabupaten, red) hanya mengoordinasikan ketika ada rapat-rapat pleno. Sementara yang ditugasi untuk melakukan penjangkauan adalah pilar sosial, seperti pendamping PKH, TKSK, plus Tagana yang berstatus PPPK, tapi di Tuban belum ada (Tagana PPPK, red),’’ tandasnya.
Sementara itu, Kepala SR Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban Vera Khairun Nisa mengatakan, semua hasil akhir jumlah siswa yang diterima menunggu keputusan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya juga belum bisa memberikan kepastian. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama