RADARTUBAN - Pemkab Tuban didorong memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pasalnya, sebagian besar perusahaan yang diminta melaporkan realisasi program CSR sepanjang 2025 belum menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah.
Data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD mengenai laporan pertanggungjawaban APBD 2025 menunjukkan, dari 107 perusahaan yang diminta menyampaikan laporan, baru 31 perusahaan yang memenuhi kewajiban tersebut.
Dari laporan yang masuk, total nilai program CSR yang berhasil dihimpun mencapai Rp 19,7 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, hingga tata kelola pemerintahan.
Bidang sosial menjadi penerima alokasi terbesar dengan 212 kegiatan senilai sekitar Rp 8 miliar atau 40,7 persen dari total realisasi CSR. Disusul bidang ekonomi melalui 27 kegiatan dengan nilai sekitar Rp 4 miliar atau 20,5 persen.
Baca Juga: OTT Wali Kota Madiun Maidi, DIduga Berkaitan dengan Proyek dan Pengelolaan Dana CSR
Sementara itu, bidang keagamaan mencatat 132 kegiatan dengan anggaran Rp 2,8 miliar, diikuti bidang pendidikan sebanyak 125 kegiatan senilai Rp 1,6 miliar. Pada bidang lingkungan terdapat 28 kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp 1 miliar.
Adapun bidang infrastruktur hanya mencatat satu kegiatan, namun nilai anggarannya mencapai Rp 884 juta. Sementara bidang kesehatan memperoleh alokasi Rp 465 juta untuk 14 kegiatan, bidang tata kelola pemerintahan Rp 440 juta untuk 106 kegiatan, dan bidang olahraga Rp 268 juta melalui 20 kegiatan.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menilai pelaksanaan program CSR sejauh ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan.
"Secara umum, pelaksanaan penyaluran CSR menunjukkan adanya sinergi yang positif antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah," ujarnya saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD mengenai pertanggungjawaban APBD 2025, pekan lalu.
Mas Lindra, panggilan akrabnya berharap, pelaksanaan CSR ke depan semakin optimal, sehingga penyalurannya lebih merata, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Namun, minimnya jumlah perusahaan yang melaporkan realisasi CSR menjadi sorotan DPRD. Anggota Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan DPRD Tuban, Muhammad Ilmi Zada mengatakan, fraksinya sebelumnya meminta pemerintah daerah membuka data realisasi CSR dalam pandangan umum fraksi pada 1 Juli lalu.
Respons pemerintah yang menyampaikan data tersebut diapresiasi, namun sekaligus memunculkan pertanyaan baru. "Kami mengapresiasi pemerintah mau terbuka, tetapi dengan data tersebut maka kami minta kepada pemerintah ini perlu ditindaklanjuti mengapa bisa dari 76 perusahaan tidak melaporkan realisasi CSR," ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut Ilmi, pemerintah perlu memastikan penyebab belum adanya laporan dari puluhan perusahaan tersebut. Perlu diketahui apakah perusahaan memang belum menyalurkan program CSR atau hanya belum menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah.
Dia menilai kepastian itu penting karena potensi nilai CSR yang belum tercatat masih cukup besar. Jika realisasi dari 31 perusahaan saja telah mencapai Rp 19,7 miliar, maka total kontribusi CSR diperkirakan bisa meningkat signifikan apabila seluruh perusahaan melaporkan pelaksanaannya.
Baca Juga: Program CSR Penggemukan Sapi Seret Puluhan Warga Sawir ke Daftar Hitam Bank
"Bisa saja ketika semua dihimpun anggaran realisasi CSR bisa dua kali lipat dari yang sekarang," katanya.
Ilmi berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui DPRD. Komisi yang membidangi diusulkan memanggil Baperida untuk memperoleh daftar perusahaan yang belum melaporkan realisasi CSR, sebelum kemudian meminta klarifikasi langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut. "Ini sudah kami komunikasikan dengan komisi yang membidangi, selanjutnya agar ada kejelasan sehingga ke depan realisasi CSR bisa 100 persen," pungkasnya.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama