RADARTUBAN – Program penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di tingkat rukun tetangga (RT) di Kabupaten Tuban harus menyesuaikan arah.
Keterbatasan anggaran desa akibat kebijakan efisiensi membuat target semula, satu RT satu APAR, diubah menjadi satu desa minimal memiliki dua APAR.
Perubahan skema itu dilakukan agar upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran tetap berjalan, meski kemampuan keuangan desa menurun. Satpol PP dan Damkar Tuban kini memprioritaskan pengadaan APAR di kawasan padat penduduk yang memiliki risiko kebakaran lebih tinggi.
Baca Juga: Damkar Tuban Ungkap Tak Lagi Terpusat di Kawasan Rawan, Ini Penyebabnya
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan, program satu RT satu APAR sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Hingga akhir tahun lalu, realisasinya mencapai sekitar 20 persen.
Dari total 6.796 RT di Kabupaten Tuban, sebanyak 1.359 RT telah memiliki APAR di lingkungannya. "Dana desa banyak kepotong banyak, di tahun ini, maka program satu RT satu APAR ini diubah menjadi satu desa minimal dua APAR," ujar Sutaji.
Menurut dia, pengadaan APAR akan diprioritaskan di desa-desa dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, terutama kawasan perkotaan dan permukiman yang memiliki potensi kebakaran lebih besar.
"Khususnya wilayah kota dan pemukiman yang padat penduduk kami dorong untuk segera menyiagakan APAR," katanya.
Sutaji menjelaskan, hingga akhir 2025 tercatat sekitar 47 desa telah merealisasikan program penyediaan APAR.
Pada tahun ini, Satpol PP dan Damkar menargetkan sedikitnya ada tambahan dua desa di setiap kecamatan yang menyediakan APAR.
"Data terakhir ada sekitar 47 desa, target tahun ini minimal ada penambahan dua desa di masing-masing kecamatan yang akhirnya menyediakan APAR," ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Damkar Tuban menggandeng 40 desa. Namun, pelaksanaannya masih menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (PAPBDes) disahkan sehingga pengadaan APAR dapat dianggarkan.
"Saat ini tahapannya masih bertahap, terlebih masih menunggu PAPBDes disahkan sehingga nanti baru bisa menganggarkan APAR," tutur mantan sekretaris Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban itu.
Sutaji mengakui, keterbatasan dana desa masih menjadi kendala utama. Karena itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada pemerintah desa mengenai pentingnya penyediaan APAR sebagai langkah mitigasi kebakaran.
"Kami memberikan edukasi kepada masing-masing desa bahwa harga APAR tidak sebanding dengan risiko kebakaran yang bisa berakibat fatal jika tidak diimbangi dengan upaya preventif," tandasnya. (an/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban