RADARTUBAN – Keterlambatan pencairan insentif guru PAUD dan TK non-sertifikasi di Kabupaten Tuban hingga delapan bulan lamanya menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Isu ini dinilai bukan lagi sekadar kendala teknis administrasi, melainkan cerminan dari lemahnya keberpihakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi pilar utama untuk mencerdaskan bangsa.
Pemerintah Daerah melalui Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban didesak untuk bertanggung jawab penuh atas krisis kesejahteraan guru ini.
Kedua institusi yang memegang kendali eksekutif dan legislatif tersebut diminta tidak saling lempar kewenangan atau pasif berlindung di balik alasan penyesuaian data, sementara para guru terus dituntut mengabdi tanpa jaminan kesejahteraan.
Baca Juga: Delapan Bulan Tanpa Kepastian, Insentif Guru TK/PAUD Belum Cair Sejak Januari
Pengamat kebijakan publik Riza Shalihudin Habibi menumpahkan keprihatinannya atas fenomena kelam yang menimpa para pendidik di Bumi Wali.
Dia menegaskan, bahwa komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan guru perlu dipertanyakan serta ditagih ulang secara serius.
“Janji utama kemerdekaan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sangat ironis ketika fakta di lapangan justru menunjukkan insentif guru non-PNS kerap mengalami penundaan pencairan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban, Senin (24/8).
Dia menyoroti bagaimana pidato dan fokus kebijakan nasional saat ini seolah lebih diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun koperasi, sementara nasib dan hak-hak dasar para pendidik seolah luput dari perhatian utama pemerintah.
Lebih lanjut, Gus Riza mengingatkan, bahwa pendidikan merupakan benteng terakhir dalam menjaga masa depan bangsa.
“Bagaimanapun megahnya program pembangunan yang digagas, seluruh fondasi bernegara akan runtuh jika sektor pendidikan tidak ditata secara mapan dan teratur. Pendidikan yang kuat tidak akan pernah terwujud selama kesejahteraan para pengajarnya terus diabaikan,” imbuhnya menegaskan.
Kondisi ini terasa kian menyayat hati mengingat Kabupaten Tuban saat ini sedang gencar digadang-gadang sebagai salah satu mercusuar pembangunan industri berskala besar.
Tersendatnya insentif daerah selama delapan bulan dianggap tidak masuk akal di tengah besarnya potensi daerah.
Tanpa pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh, cita-cita besar membawa bangsa menuju Indonesia Emas hanyalah narasi hampa semata.
Atas kondisi serba sulit ini, Gus Riza mendesak agar DPRD Kabupaten Tuban dan Bupati diminta segera mengambil tindakan nyata alih-alih berdiam diri dan menunggu masyarakat meluapkan kemarahannya.
“Negara pada dasarnya telah berutang besar atas pengorbanan para pendidik, sehingga penundaan hak mereka harus segera dituntaskan tanpa alasan lagi,” pungkasnya. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning MentariSumber : Radar Tuban