RADARTUBAN - Pemkab Tuban diminta memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino.
Salah satu yang menjadi perhatian DPRD Tuban adalah ketersediaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.
Saat ini, anggaran BBM untuk kendaraan dropping air bersih di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban tercatat sekitar Rp 40 juta.
Komisi IV DPRD Tuban menilai anggaran tersebut perlu dihitung ulang agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah jika kemarau berlangsung lebih panjang.
Baca Juga: Belajar dari Jepang, BPBD Jatim Dorong Mitigasi Bencana Berbasis Teknologi Cerdas
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban Asep Nur Hidayatullah mengatakan, kebutuhan BBM harus disesuaikan dengan potensi meluasnya wilayah kekeringan. Semakin banyak wilayah terdampak, semakin jauh pula jangkauan distribusi air yang harus dilakukan.
‘’Untuk langkah mitigasi karena kemarau diprediksi lebih panjang, agar anggaran BBM dropping air bersih bisa dihitung ulang,’’ ujar Asep kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut Asep, puluhan wilayah berpotensi terdampak kekeringan. Dia mencontohkan Kecamatan Grabagan yang memiliki sebelas desa. Kondisi tersebut belum memperhitungkan wilayah lain yang juga membutuhkan pasokan air bersih.
Asep mengatakan, penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan BPBD. Sejumlah perusahaan besar di Tuban juga kerap membantu distribusi air kepada masyarakat terdampak. Namun, pemerintah tetap harus memastikan kesiapan anggaran dan kendaraan operasional.
‘’Terpenting kendaraan milik pemerintah ini aman, karena tugas dropping untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan itu pemerintah,’’ imbuhnya.
Kepala Pelaksana BPBD Tuban Sudarmaji mengatakan, pihaknya telah menghitung ulang kebutuhan anggaran BBM kendaraan distribusi air bersih dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. ‘’Sudah kita hitung ulang dan kita usulkan ke ketua TAPD,’’ bebernya.
Berdasarkan perhitungan tersebut, anggaran BBM yang semula sekitar Rp 40 juta diusulkan meningkat menjadi sekitar Rp 170 juta.
Kenaikan anggaran itu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan jarak tempuh kendaraan menuju wilayah yang membutuhkan distribusi air bersih. ‘’Insyaallah dengan anggaran tersebut cukup,’’ pungkasnya. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban