RADARTUBAN - Waktu pengerjaan proyek fisik yang dibiayai Perubahan APBD (P-APBD) 2026 Kabupaten Tuban semakin terbatas.
Dari 164 proyek fisik yang disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Tuban, baru 69 paket yang diunggah ke laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Tuban hingga Jumat (25/9).
Kondisi tersebut menjadi atensi karena sejumlah proyek baru diperkirakan mulai dikerjakan pada pertengahan Oktober.
Baca Juga: Perombakan Buku Pelajaran: Antara Urgensi dan Proyek
Dengan batas akhir tahun anggaran yang semakin dekat, rekanan hanya memiliki waktu sekitar dua setengah bulan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Salah satunya proyek rekonstruksi jalan lingkar selatan (JLS) yang terdiri atas tiga paket dengan total anggaran Rp 37 miliar.
Berdasarkan jadwal lelang, pengumuman pascakualifikasi dilakukan pada 25 September dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 13 Oktober.
Artinya, jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik baru dimulai pada pertengahan Oktober.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan proyek JLS yang dibiayai APBD murni. Dengan anggaran Rp 7,9 miliar, proyek tersebut memiliki waktu pengerjaan hingga 160 hari atau sekitar lima bulan.
Anggota Komisi I DPRD Tuban Siswanto mengatakan, komisinya terus memantau perkembangan lelang proyek fisik di DPUPR PRKP. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi keterlambatan dapat diminimalkan.
‘’Salah satunya kemarin saya ke bidang sumber daya air (SDA) DPUPR PRKP meminta info progres normalisasi lanjutan avur kuwu, dan disampaikan akhir bulan ini tender tuntas,’’ ujarnya.
Menurut Siswanto, bidang SDA juga menyampaikan bahwa jika proses unggahan lelang selesai pada September, pekerjaan fisik dapat dimulai pada Oktober.
Menurut dia, dimulainya pekerjaan pada Oktober belum cukup untuk memastikan seluruh proyek selesai tepat waktu.
Periode Oktober hingga Desember memiliki tantangan tersendiri bagi pengerjaan proyek fisik.
‘’Potensi proyek akan molor dan kualitas akan terganggu cukup besar,’’ imbuhnya.
Karena itu, kata Siswanto, pemantauan proyek fisik yang dibiayai P-APBD perlu diintensifkan.
Selain jumlah paket yang cukup banyak, nilai anggarannya juga besar, sehingga pengawasan dinilai perlu diperketat. ‘’Nanti saya akan terus ngecek kondisi di lapangan,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR PRKP Tuban Agung Supriyadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi keterlambatan.
Menurut dia, hampir seluruh pekerjaan DPUPR PRKP dalam P-APBD 2026 merupakan proyek perbaikan jalan.
Dalam proses lelang, terang Agung, rekanan yang dipilih akan mempertimbangkan kesiapan mereka untuk mengerjakan proyek dalam waktu yang tersedia.
‘’Untuk mengantisipasi biar tidak ada keterlambatan akan mengoptimalkan pabrik yang memproduksi hotmix untuk memaksimalkan produksi dan pengiriman di lapangan agar material tidak terlambat,’’ ujarnya.
Menurut Agung, langkah tersebut dilakukan agar jadwal pekerjaan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan estimasi waktu.
‘’Tujuannya, agar time skedul yang sudah direncanakan berjalan sesuai estimasi,’’ Imbuhnya. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban