RADARTUBAN – Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban didesak segera direvisi.
Regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat agar tidak menghambat pelaksanaan program strategis kementerian yang menyasar masyarakat di daerah.
Persoalan itu mencuat setelah pelaksanaan program hibah tematik budidaya ikan lele dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, terkendala proses pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Baca Juga: Dinas PUPR PRKP Tuban: Revitalisasi Taman Hutan Kota Tuban Abhipraya Tuntas Akhir Tahun
Hambatan tersebut diduga berkaitan dengan ketentuan dalam Perda RTRW Kabupaten Tuban.
Padahal, program yang merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan tersebut juga menyasar sejumlah desa lainnya di Tuban.
Selain mendukung ketersediaan pangan, program itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Kepala Desa Prunggahan Wetan Hari Winarko mengatakan, penataan ruang di tingkat kabupaten seharusnya mengacu pada kebijakan tata ruang di tingkat provinsi dan nasional.
Hal itu, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
"Artinya, perda tata ruang kabupaten tidak boleh berdiri sendiri. Harus nyambung dan bersinergi dari atas hingga bawah. Apa yang ditetapkan dan menjadi program strategis nasional wajib diakomodasi dan diberi ruang dalam peta tata ruang kabupaten," kata Hari kepada Jawa Pos Radar Tuban, Senin (10/11).
Dia menilai kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat semestinya mendapat dukungan melalui regulasi di tingkat daerah. Karena itu, ketentuan tata ruang tidak seharusnya justru menjadi penghambat pelaksanaan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hari mencontohkan program hibah tematik budidaya lele dari KKP. Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, namun juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa.
"Persoalannya sekarang, bagaimana program untuk masyarakat kecil dari pemerintah pusat bisa berjalan kalau di tingkat kabupaten justru dihadang oleh perdanya sendiri?" ujar pengurus Bidang Hukum dan Advokasi DPC PAPDESI Kabupaten Tuban itu.
Selain persoalan sinkronisasi kebijakan, Hari juga menyoroti minimnya pelibatan pemerintah desa dalam proses penyusunan Perda RTRW. Padahal, pemerintah desa dinilai memiliki pemahaman mengenai potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Menurut dia, tidak dilibatkannya pemerintah desa berpotensi membuat kebijakan tata ruang kurang mengakomodasi kondisi riil di lapangan. Akibatnya, sejumlah potensi desa justru sulit dikembangkan ketika muncul program dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Lahan Sudah Dibebaskan, Proyek Long Storage Jadi Masih Menunggu Pusat
"Perda itu harusnya nyambung dengan kebijakan atasnya dan membumi dengan kebutuhan di bawahnya. Bukan malah perda yang hanya dibuat di atas meja tanpa pernah menginjakkan kaki di desa," kata ketua Pengurus Kabupaten (Pengkab) Shorinji Kempo Tuban itu.
Hari juga mempertanyakan proses penyusunan Perda RTRW yang dinilainya kurang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa. Dia menduga penyusunannya terlalu bergantung pada pihak ketiga atau konsultan.
Terkait kondisi tersebut, dia mendesak Pemkab Tuban segera mengevaluasi sekaligus merevisi Perda RTRW. Hari juga berharap proses revisi melibatkan pemerintah desa agar kebijakan tata ruang tidak hanya selaras dengan regulasi di tingkat pusat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
"Jangan diserahkan sepenuhnya kepada konsultan. Harus ada pelibatan pihak desa sehingga ketika ada program baik dari pusat untuk rakyat kecil, ruangnya sudah tersedia dan programnya bisa langsung dilaksanakan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban Agung Supriyadi belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai desakan revisi Perda RTRW tersebut.
Hingga berita ini ditulis, kemarin (10/11) pukul 16.36, belum ada keterangan resmi dari yang bersangkutan. (an/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban