RADARTUBAN – Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali jadi sorotan.
Meski nilainya masih jumbo, yakni USD 432,5 miliar per Juli 2025, posisinya justru sedikit turun dibanding bulan sebelumnya yang tembus USD 434,1 miliar.
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga ikut turun menjadi 30,0 persen dari sebelumnya 30,5 persen.
Artinya, secara matematis kemampuan bayar utang Indonesia masih aman, namun tren kenaikan utang publik tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Data terbaru Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia, Senin (15/9) mencatat pertumbuhan ULN melambat ke 4,1 persen (yoy), dari 6,3 persen (yoy) di Juni 2025.
Penurunan ini terutama berasal dari perlambatan sektor publik, baik pinjaman luar negeri maupun surat utang pemerintah.
ULN Pemerintah Masih Mendominasi
Posisi ULN pemerintah pada Juli 2025 mencapai USD 211,7 miliar, tumbuh 9,0 persen (yoy).
Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding Juni yang mencapai 10,0 persen. Pemerintah memastikan pinjaman luar negeri diarahkan untuk sektor produktif.
Di antaranya, sektor kesehatan (23,1 persen), pendidikan (17,0 persen), pertahanan dan jaminan sosial (15,9 persen), konstruksi (12,1 persen), serta transportasi dan logistik (8,9 persen).
“Hampir seluruh utang pemerintah berjangka panjang, sehingga risikonya relatif terjaga,” terang Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya.
Fakta bahwa 99,9 persen ULN pemerintah berjangka panjang menjadi sinyal bahwa beban pembayaran utang tidak menumpuk dalam jangka pendek.
ULN Swasta Masih Kontraksi
Sementara itu, ULN swasta stabil di USD 195,6 miliar namun tetap mengalami kontraksi tipis 0,3 persen (yoy). Kontraksi terbesar datang dari sektor korporasi non-keuangan (-1,2 persen yoy), meski lembaga keuangan masih mencatat pertumbuhan positif 3,6 persen yoy.
Pangsa terbesar ULN swasta berasal dari industri pengolahan, keuangan dan asuransi, listrik dan gas, serta pertambangan – mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.
Kemampuan Bayar Masih Aman, Tapi...
Turunnya rasio ULN terhadap PDB memberi ruang napas bagi fiskal nasional.
Namun, pakar ekonomi mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap risiko nilai tukar, mengingat dolar AS sedang menguat terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah.
“Rasio boleh turun, tapi nominal utang tetap besar. Yang penting pemerintah harus menjaga agar utang dipakai untuk kegiatan produktif, sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat dari utangnya,” ujar salah satu pengamat ekonomi.
Koordinasi BI dan Pemerintah Jadi Kunci
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memantau ULN.
Tujuannya menjaga struktur utang tetap sehat sekaligus meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi.
Langkah-langkah tersebut penting agar Indonesia tidak terjebak dalam spiral utang yang berbahaya.
Dengan rasio ULN yang masih di bawah ambang batas 60 persen PDB (standar internasional), Indonesia dinilai masih aman, tetapi tekanan global tetap perlu diwaspadai. (*)
Editor : Amin Fauzie