RADARTUBAN – Tekanan terhadap rupiah kini bukan sekadar isu pasar keuangan. Di Senayan, aroma kecurigaan mulai menyeruak.
Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, secara terbuka meminta Bank Indonesia (BI) tidak membiarkan nilai tukar rupiah terus terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Dalam rapat yang menyoroti laporan keuangan bank sentral, Misbakhun bahkan menegaskan target yang harus dikejar BI: membawa rupiah kembali ke level Rp 16.000 per dolar AS.
Sorotan paling tajam datang ketika politikus Partai Golkar itu membedah lonjakan penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) yang mencapai Rp 66,65 triliun pada akhir kuartal IV-2025. Angka itu melonjak fantastis hingga 212,25 persen.
“Pertumbuhan yang besar ini menimbulkan pertanyaan, apakah bank sentral sengaja dibuat melemah sehingga penerimaannya naik,” kata Misbakhun, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Baca Juga: Aset Bank Raksasa Indonesia Melonjak Tajam Selama Satu Dekade, Inilah Penguasa Aset Terbesarnya
Rupiah Jeblok, Beban Negara Membengkak
Pernyataan itu langsung menjadi perhatian pelaku pasar. Sebab, kritik Misbakhun tidak hanya menyasar pelemahan rupiah, tetapi juga menyentuh sensitivitas paling dalam: dugaan adanya keuntungan fiskal di tengah keterpurukan mata uang nasional.
Sebagai catatan, penerimaan HPAV berasal dari bunga atau kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga deposito, serta giro valas.
Ketika dolar AS menguat dan rupiah melemah, nilai pengelolaan aset berbasis valas otomatis ikut terdongkrak.
Namun di sisi lain, negara justru harus membayar harga mahal.
Misbakhun menyinggung asumsi makro APBN 2026 yang mematok kurs Rp 16.000 per dolar AS. Faktanya, realisasi kurs justru menembus Rp 16.865 per dolar AS.
“Melesetnya asumsi kurs tersebut membuat negara menanggung beban berat,” ujarnya.
Sentilan Keras ke Bank Sentral
Nada kritik Misbakhun terasa lebih tajam dibanding biasanya. Ia seperti ingin mengirim pesan bahwa stabilitas rupiah bukan hanya urusan teknis moneter, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Di tengah gejolak global dan derasnya arus keluar modal asing, posisi BI kini berada di bawah sorotan.
Pasar menunggu langkah konkret bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah tanpa menimbulkan persepsi bahwa pelemahan mata uang justru “menguntungkan” pihak tertentu.
Bagi investor, sinyal politik seperti ini bukan perkara kecil. Ketika DPR mulai mempertanyakan manfaat di balik rupiah yang melemah, pasar membaca ada kegelisahan besar di balik angka-angka resmi ekonomi negara. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni