RADARTUBAN - Papua merupakan wilayah yang menyimpan kekayaan alam luar biasa di ujung timur Indonesia. Namun, pernahkah terbayang bagaimana jadinya jika kawasan ini tidak pernah menjadi bagian dari Republik Indonesia?
Pertanyaan pengandaian sejarah ini membawa kita untuk melihat kembali perjalanan panjang, potensi besar, hingga dinamika sosial yang menyelimuti tanah Papua.
Tanpa Papua, Indonesia dipastikan kehilangan porsi keanekaragaman hayati yang sangat masif.
Wilayah ini menyumbang sekitar separuh dari kekayaan flora dan fauna nasional serta menyimpan sepertiga dari total luas hutan Indonesia.
Baca Juga: Menjelajah Surga Tersembunyi Raja Ampat: Dari Kelezatan Kuliner Sorong hingga Keajaiban Alam Papua
Tak hanya itu, sektor pertambangan emas dan tembaga di sana juga menyumbang pendapatan negara dalam jumlah yang amat besar.
"Hal pertama yang kejadian mungkin adalah ranking Indonesia di rapot dunia bakal turun jauh. Soalnya separuh dari keanekaragaman hewan dan tumbuhan Indonesia ada di Papua. Hutan Indonesia juga berkurang drastis karena hampir sepertiganya ada di Papua," dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa.
Melihat sejarahnya, perebutan wilayah Papua di masa pascakolonial berlangsung sangat sengit. Setelah era penjajahan berakhir, wilayah Papua sempat terbagi menjadi tiga bagian yang memicu ambisi besar dari Pemimpin Indonesia saat itu yakni Soekarno.
Demi menguasai seluruh kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia pernah berbenturan langsung dengan pihak Belanda yang juga enggan melepas wilayah strategis ini begitu saja.
Sengitnya persaingan tersebut akhirnya memicu keterlibatan kekuatan negara-negara besar dunia, termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan geopolitik masing-masing.
Melalui serangkaian diplomasi dan perjanjian internasional yang penuh tekanan, Papua akhirnya resmi diserahkan ke tangan Indonesia.
Proses penentuan nasib sendiri melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 kemudian digelar, meski banyak ahli sejarah menilai prosesnya diwarnai manipulasi dan intimidasi demi memastikan hasil yang memihak Indonesia.
Sayangnya, integrasi yang dinilai dipaksakan tersebut justru menimbulkan luka mendalam serta memicu lahirnya kelompok perlawanan di tanah Papua.
Pemerintah Indonesia merespons kondisi ini dengan menggelar lebih dari 15 kali operasi militer yang sayangnya sering berujung pada tindakan kekerasan terhadap warga sipil, seperti pada peristiwa Biak Berdarah.
Masuknya berbagai perusahaan raksasa untuk mengeruk hasil bumi pun kerap kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hingga mengakibatkan hilangnya jutaan hektar hutan serta menyisakan trauma pelanggaran HAM yang panjang.
Pada akhirnya, masa depan Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai pundi-pundi ekonomi belaka bagi negara. Keberadaan tanah Papua beserta seluruh masyarakatnya harus lebih menitikberatkan pada penegakan keadilan yang sejati, pemenuhan hak-hak dasar, serta penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai kemanusiaan.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni