RADARTUBAN - Amerika Serikat, sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada, tengah menghadapi kritik tajam terkait perluasan kebijakan travel ban AS.
Presiden Donald Trump menambahkan 36 negara baru ke dalam daftar potensi larangan perjalanan, termasuk negara-negara yang memiliki peluang besar tampil di ajang sepak bola terbesar dunia itu.
Langkah ini dinilai kontradiktif dengan semangat keterbukaan dan persatuan yang diusung oleh FIFA, terutama karena sembilan dari negara yang terdampak adalah negara peserta atau calon peserta Piala Dunia 2026.
Di sisi lain, kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola imigrasi dan dokumentasi perjalanan dari negara-negara bersangkutan.
Kebijakan travel ban AS ini berdampak signifikan terhadap negara-negara Afrika yang tengah bersaing di kualifikasi zona CAF.
Empat negara,Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, dan Pantai Gading—memimpin grup mereka dan berpeluang besar lolos langsung ke putaran final.
Sementara lima lainnya, Burkina Faso, Kamerun, Gabon, Senegal, dan Tanzania—masih bersaing di posisi kedua dan berpeluang meraih tiket play-off.
Jika tren ini berlanjut, sebanyak enam dari sembilan slot otomatis CAF untuk Piala Dunia 2026 bisa diisi oleh negara-negara yang masuk daftar larangan.
Bahkan, jika pemenang play-off berasal dari salah satu negara tersebut dan ditambah Iran—yang sudah lebih dulu terkena larangan dan telah lolos dari zona Asia, maka bisa ada sembilan negara peserta Piala Dunia yang menghadapi kendala administratif masuk ke Amerika Serikat.
Kebijakan Imigrasi Amerika Dinilai Bertentangan dengan Janji Tuan Rumah
Sebelumnya, Presiden Trump sempat menyatakan bahwa Amerika Serikat siap menjadi tuan rumah yang “indah dan luar biasa” untuk Piala Dunia 2026.
Pernyataan ini bahkan dikeluarkan pada hari yang sama dengan diumumkannya perluasan daftar travel ban AS.
Hal ini memunculkan ironi di mata publik global, mengingat janji penyambutan yang hangat justru berbanding terbalik dengan realita di lapangan.
Para penggemar dari negara terdampak kemungkinan besar akan mengalami kesulitan memperoleh visa untuk menyaksikan pertandingan di AS.
Meski para pemain diyakini akan tetap diberi akses masuk, namun partisipasi penuh dalam turnamen oleh negara peserta Piala Dunia juga mencakup dukungan dari para pendukung setia mereka.
Upaya Penanganan dan Tugas Khusus Gedung Putih
Untuk merespons kekhawatiran global, Gedung Putih telah membentuk satuan tugas khusus guna menangani isu visa terkait Piala Dunia 2026.
Carlos Cordeiro dari FIFA juga turut serta dalam tim ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan turnamen berjalan lancar dan inklusif.
Namun, hingga kebijakan imigrasi Amerika berubah atau negara-negara terdampak meningkatkan tata kelola dokumen warganya, tantangan ini akan tetap menjadi perhatian utama.
Dengan waktu yang masih tersedia hingga tahun 2026, dunia sepak bola kini menantikan kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat.
Apakah akan ada pelonggaran aturan demi semangat sportivitas global, atau justru hambatan yang semakin mengakar?
Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi simbol kebersamaan antarnegara.
Namun, kebijakan travel ban AS telah menimbulkan kekhawatiran tentang eksklusivitas dan hambatan diplomatik dalam ajang internasional ini.
Ketika semangat olahraga bertemu dengan kebijakan imigrasi, pertanyaannya bukan hanya tentang siapa yang lolos ke putaran final, tetapi juga siapa yang benar-benar bisa hadir untuk menyaksikannya. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama