RADARTUBAN - Nama Indonesia tak lagi bertengger di puncak kedermawanan dunia. Laporan terbaru World Giving Report (WGR) 2025 menyebut Nigeria sebagai negara paling dermawan sejagat, diikuti oleh Mesir dan China.
Sementara itu, Indonesia yang selama beberapa tahun menjadi raja dalam urusan berbagi, kini tergelincir ke posisi 21 dari 101 negara yang disurvei.
Angka tersebut sontak memantik reaksi publik dan pengamat filantropi.
Namun bagi Hamid Abidin, peneliti dari Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), penurunan ini bukan sinyal bahaya, melainkan refleksi dari pendekatan metodologi baru yang digunakan dalam penyusunan laporan.
Berbeda dari laporan World Giving Index (WGI) sebelumnya yang menekankan pada aspek partisipasi (memberi ke orang tak dikenal, menyumbang uang, dan menjadi sukarelawan), World Giving Report 2025 memberikan penekanan lebih besar pada nilai donasi terhadap pendapatan per kapita.
Serta keragaman saluran pemberian, termasuk digital giving, donasi non-uang, dan inisiatif komunitas akar rumput.
“Ini bukan kemunduran. Ini perubahan cara memotret realitas. Metode baru ini justru membuka mata kita bahwa kedermawanan tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang memberi, tapi seberapa besar proporsi yang mereka relakan, serta kepada siapa dan lewat cara apa mereka memberi,” ujar Hamid dikutip dari Antara.
Nigeria mampu melesat ke posisi teratas berkat tingginya donasi langsung ke komunitas, kuatnya jaringan organisasi lokal, serta maraknya gerakan filantropi berbasis agama dan adat.
Mesir dan China juga tampil impresif karena berhasil mengintegrasikan budaya memberi dengan sistem teknologi dan insentif pemerintah.
Keberhasilan ketiga negara ini dipandang sebagai contoh kolaborasi efektif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan teknologi, dalam merawat budaya berbagi yang tidak hanya simbolik, tapi juga berdampak.
Meski posisinya menurun, Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara dengan iklim kedermawanan yang kuat, terutama dari sektor individu dan komunitas keagamaan.
Namun tantangan terbesar justru ada di ranah kepercayaan publik terhadap lembaga sosial dan minimnya dukungan regulatif dari negara.
“Kepercayaan adalah bahan bakar utama kedermawanan. Negara-negara dengan kepercayaan publik tinggi terhadap lembaga amal, mampu mempertahankan tingkat partisipasi yang konsisten bahkan dalam krisis,” jelas Hamid.
Hamid Abidin mendorong adanya kebijakan fiskal yang mendukung gerakan filantropi, seperti insentif pajak untuk donatur dan organisasi sosial, regulasi transparansi, serta pemerintah yang aktif memfasilitasi ekosistem kebaikan, bukan hanya jadi penonton.
Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap tren baru seperti donasi digital, crowdfunding, dan kolaborasi lintas sektor, agar Indonesia tetap relevan dalam lanskap kedermawanan global. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama