RADARTUBAN - Microsoft baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan memutus akses ke pusat data untuk unit militer Israel.
Pemutusan akses ini dilakukan setelah militer negara tersebut menggunakan pusat data Microsoft untuk menjalankan operasi pengawasan terhadap warga sipil Palestina.
Melansir dari Engadget, keputusan ini dilakukan oleh Microsoft karena menilai praktik badan intelijen Israel itu telah melanggar ketentuan layanan mereka.
Sistem pengawasan ini dikabarkan mengumpulkan jutaan panggilan telepon setiap hari dari warga Gaza dan Tepi Barat.
Data tersebut kemudian disimpan pada layanan cloud Azure milik Microsoft
Hanya saja, menurut email internal yang dikirim oleh Wakil Ketua sekaligus Presiden Microsoft, Brad Smith tertulis perusahaan telah menghentikan dan menonaktifkan semua layanan untuk unit di kementerian pertahanan Israel, termasyk akses ke cloud dan layanan AI.
Smith menegaskan bahwa Microsoft tidak akan menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap masyarakat sipil di manapun.
Langkah yang dilakukan Microsoft dilakukan setelah adanya investigasi yang meninjau penggunaan Azure oleh badan intelijen Israel.
Selain itu, adanya tekanan dari sejumlah karyawan dan investor yang menyoroti hubungan Microsoft dengan Israel juga turut berpengaruh ke keputusan ini.
Sejumlah laporan menyebut proyek pengawasan ini telah dimulai sejak tahun 2021 yang bahkan mendapatkan persetujuan langsung dari CEO Microsoft.
Proyek ini di bangun dengan ambisi merekam satu juta panggilan per jamnya, jauh sebelum konflik Israel-Palestina pecah pada akhir 2023 lalu
Sebagai besar data yang terkumpul disebut disimpan disimpan pada fasilitas Azure di Belanda.
Tetapi setelah penyelidikan Microsoft dimulai, Israel berupaya memindahkan data tersebut ke layanan cloud lain seperti Amazon Web Services.
Meski begitu, Amazon hingga saat ini belum angkat suara terkait pemindahan data tersebut. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama