RADARTUBAN - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana membubarkan Majelis Rendah parlemen segera setelah sesi reguler dimulai pada Jumat (23/1), demi mengadakan pemilihan umum lebih awal.
Langkah ini diambil di tengah tingkat kepuasan publik yang mencapai sekitar 70 persen terhadap kabinetnya sejak dilantik Oktober lalu.
Strategi tersebut disebut sebagai upaya memanfaatkan momentum popularitas untuk memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Japan Innovation Party (JIP).
Media Jepang seperti Yomiuri mengira pembubaran akan dilakukan tak lama setelah pembukaan sidang, dengan pemungutan suara potensial pada (8 atau 15/2)
Periode kampanye resmi bisa dimulai 27 Januari atau 3 Februari, mempersingkat jarak dari pemilu sebelumnya yang digelar kurang dari 1,5 tahun lalu.
Pemerintah juga berupaya mempercepat proses untuk meminimalkan pembahasan risiko anggaran negara yang kontroversial.
Takaichi mencari mandat publik atas kebijakan fiskal progresif, termasuk ekspansi belanja pemerintah dan revisi strategi keamanan nasional, di tengah persaingan dengan Tiongkok.
Koalisi LDP-JIP yang terbentuk Oktober lalu belum diuji publik, sehingga pemilu ini jadi ajang mengukur dukungan atas perubahan mitra dari Komeito.
Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki menegaskan partai akan berlomba sendiri di beberapa daerah meski berkoalisi.
Rencana ini memicu kekhawatiran pasar, dengan yen melemah mendekati level terendah 1,5 tahun per dolar AS akibat ketakutan atas pembiayaan utang negara tertinggi di dunia maju.
Investor khawatir ekspansi fiskal Takaichi akan menambah beban anggaran pertahanan. Meski begitu, langkah ini dipandang sebagai sinyal tegas ke Beijing di tengah ketegangan Asia. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni