BGN Dukung Efisiensi APBN 2026, Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Maksimal

RADARTUBAN - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan tetap memastikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif dan tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terkait optimalisasi penggunaan anggaran negara.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: BGN Tegaskan Tak Toleransi Pelanggaran Standar MBG, 1.152 SPPG Masih Disuspend

Menurut Nanik, koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan terus berjalan untuk menjaga keberlanjutan Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kemenkeu dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas Program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional Program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, Program MBG tercatat telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.

Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meskipun dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Nanik menilai efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar manfaat yang diberikan lebih tepat guna bagi masyarakat.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap Program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” ujar Nanik.(*)