RADARTUBAN - Prancis berencana mengirimkan tambahan kekuatan militer darat, laut, dan udara ke Greenland dalam waktu dekat guna memperkuat kontingen yang lebih dulu tiba di wilayah tersebut untuk mengikuti latihan militer.
Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian internasional terkait klaim teritorial Amerika Serikat (AS) atas pulau itu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kamis (15/1), menyatakan bahwa personel militer Prancis yang telah berada di Greenland akan segera diperkuat dengan berbagai aset tempur dalam beberapa hari ke depan.
Sehari sebelumnya, Rabu (14/1), Kementerian Pertahanan Denmark mengumumkan rencana peningkatan kehadiran militer di Greenland bersama negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk dengan mengintensifkan latihan militer di kawasan tersebut. Macron menegaskan bahwa Prancis akan turut serta dalam agenda itu.
Mengutip laporan BFMTV yang bersumber dari kalangan militer, sekitar 15 personel tentara Prancis telah tiba lebih dahulu di Greenland.
“Tim awal militer Prancis sudah berada di lapangan dan akan segera diperkuat dengan aset darat, udara, serta laut dalam beberapa hari mendatang,” ujar Macron saat memberikan pengarahan kepada personel militer di sebuah pangkalan udara Prancis dekat Marseille.
Isu Greenland kembali menjadi sorotan setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa pulau tersebut seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat.
Trump menilai Greenland memiliki nilai strategis penting bagi keamanan nasional AS dan pertahanan dunia bebas, termasuk untuk menghadapi pengaruh China dan Rusia.
Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah menanggapi pernyataan tersebut dengan memperingatkan AS agar tidak mengambil langkah sepihak, seraya menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
Greenland diketahui merupakan koloni Denmark hingga 1953. Sejak memperoleh status otonomi pada 2009, pulau tersebut tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dengan kewenangan luas untuk mengatur pemerintahan dan kebijakan dalam negerinya sendiri.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni