RADARTUBAN - Ketegangan antara pemerintah AS dengan Anthropic kini semakin memanas.
Hal ini terjadi setelah perusahaan AI tersebut resmi dilarang digunakan oleh lembaga federal setelah berselisih dengan otoritas pertahanan.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Donald Trump melalui platform Truth Social. Presiden AS tersebut memerintahkan seluruh lembaga federal untuk menghentikan pemakaian produk dari Anthropic.
Trump memberikan masa transisi selama enam bulan bagi instansi yang masih bergantung pada Anthropic sebelum benar-benar dihentikan penggunaannya.
Pria berumur 76 tahun itu menegaskan Anthropic tidak lagi diterima sebagai kontraktor pemerintah.
Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Dia menetapkan Anthropic sebagai entitas risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional.
Hal ini membuat pemasok yang bekerja sama dengan militer AS dilarang melakukan aktivitas bisnis apapun dengan Anthropic.
Ketegangan ini berawal dari sikap Anthropic yang menolak penggunaan model AI-nya untuk pengawasan domestik massal dan senjata otonom.
Dua hal tersebut dinilai Pentagon terlalu membatasi ruang gerak militer AS. Hanya saja Anthropic melalui CEO-nya, Dario Amodei bersikukuh pada prinsip perusahaan.
Dalam keterangannya, Amodei mengatakan pihaknya tetap ingin melayani Departemen Pertahanan AS, selama pengamanan tersebut dihormati.
Tetapi jika kerja sama dihentikan, Anthropic berjanji akan membantu transisi agar tidak menggangu operasi militer yang tengah berlangsung.
Sikap Anthropic tersebut mendapat dukungan dari OpenAI. Sam Altman disebut memiliki prinsip serupa, termasuk menolak kontrak pertahanan yang melibatkan pengawasan domestik atau senjata otonom.
Hanya saja setelah beberapa jam larangan Anthropic diumumkan, OpenAI justru dilaporkan menjalin kesepakatan baru dengan Pentagon. Meskipun tidak jelas kesepakatan apa yang dicapai, tetapi kabar menyebut OpenAI tetap memegang prinsip yang sama.
Dalam laporan Reuters, Anthropic menyatakan pada hari Jumat (27/2), pihaknya akan menggugat keputusan Pentagon tersebut ke pengadilan dalam waktu dekat ini.
Perkembangan ini menandai babak baru tarik-menarik antara etika AI dan kepentingan pertahanan, yang sepertinya masih akan terus berlanjut. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama