RADARTUBAN - Pemerintah Iran menuntut Amerika Serikat untuk segera membebaskan kapal dagang Touska beserta seluruh awak dan keluarga yang berada di dalamnya, menyusul penyitaan kapal tersebut di perairan Teluk Oman.
Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius.
“Republik Islam Iran, seraya memperingatkan konsekuensi serius dari tindakan ilegal dan kriminal Amerika Serikat, menegaskan perlunya pembebasan segera kapal Iran tersebut, awaknya, dan keluarga mereka,” demikian pernyataan kementerian tersebut.
Baca Juga: AS dan Iran Saling Peringatkan Kesiapan Perang, Negosiasi Damai di Pakistan Berhenti
Sebelumnya, United States Central Command (CENTCOM) pada Minggu (19/4) menyatakan telah menyita kapal berbendera Iran itu karena diduga berupaya menembus blokade angkatan laut AS di kawasan tersebut.
Iran mengecam keras langkah tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan pembajakan maritim yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip hukum internasional, serta kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung.
Juru bicara markas pusat militer Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, pada Senin (20/4) menyatakan bahwa Iran akan mengambil langkah yang diperlukan setelah memastikan keselamatan seluruh awak kapal.
“Kami akan mengambil tindakan yang diperlukan setelah keselamatan awak kapal dipastikan,” ujarnya.
Ketegangan antara kedua negara sebelumnya meningkat setelah serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap sejumlah target di Iran pada akhir Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan.
Pada 7 April, kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan yang dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad pada 11 April, namun tidak menghasilkan kesepakatan.
Setelah itu, Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara upaya diplomatik masih terus dilakukan oleh mediator untuk membuka kembali jalur negosiasi.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni