Tidak ada yang buruk dari program makan bergizi gratis (MBG). Hanya saja, program ini sudah salah sejak diucapkan. Dan akhirnya malah seperti adagium klasik, there is no such thing as free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Untuk merealisasikan program kampanye Prabowo-Gibran ini ada “harga” yang harus dibayar. Dan kini semua merasakan dampaknya: efisiensi anggaran besar-besaran secara serampangan—demi ruang fiskal untuk perluasan cakupan MBG.
SECARA paradoks, semakin banyak kita berkorban untuk sebuah cerita imajiner, maka semakin gigih pula kita untuk mewujudkannya. Sebab, kita tidak akan kuasa menepis keinginan untuk memberi makna pada pengorbanan dan penderitaan yang telah timbulkan—dari cerita imajiner yang terlanjur diciptakan.
Dalam bukunya Homo Deus, Yuval Noah Harari menyebut, dalam konteks politik, hal demikian diistilahkan sebagai “Anak Kita Tidak Mati Sia-sia”.
Sebagai mantan prajurit dan komandan jenderal Kopassus, Presiden Prabowo paham betul dengan istilah tersebut.
Istilah itu terangkai dalam sejarah Italia memasuki Perang Dunia Pertama pada 1915. Para politisi Italia menyampaikan pidato yang berapi-api di parlemen, mereka bersumpah memulihkan sejarah, dan berjanji mengambalikan kejayaan Romawi. Lalu, ratusan ribu tentara Italia terbakar semangatnya dan berteriak, “Demi Trento dan Trieste”. Dengan semangat ratusan ribu tentara tersebut, semua mengira bahwa kemenangan akan mudah didapat.
Namun, kenyataannya berbeda. Angkatan perang Austro-Hungaria—kekaisaran Eropa Tengah—yang akan dilawan oleh tentara Italia memiliki garis pertahanan yang sangat kuat. Dalam pertempuran pertama, Italia kehilangan 15.000 tentara. Kemudian berlanjut pada pertempuran kedua, sebanyak 40.000 tentara Italia meninggal.
Dan seperti sebuah cerita imajiner, Italia tidak kuasa untuk tidak memberikan makna pada pengorbanan dan penderitaan yang telah timbulkan. Sehingga berlanjut pada pertempuran ketiga, keempat, dan hingga tentara Italia hampir habis. Kurang lebih dua tahun pertempuran, kurang lebih 700.000 tentara Italia terbunuh, dan lebih dari satu juta lainnya terluka.
Sebenarnya, setelah kekalahan perang pertama, para politisi Italia sudah diberikan dua pilihan oleh pihak Autro-Hungaria. Pertama, mengakui kekalahan dan kesalahannya, dan kedua, menandatangani perjanjian damai. Namun, bagi seorang politisi, mengakui kegagalan atau kesalahan adalah memaafkan kebodohannya. Sebab itu, sudah barang tentu pilihan yang ditawarkan Austro-Hungaria tidak menguntungkan politisi Italia.
Sehingga, pilihannya terus berperang. Hingga muncul istilah yang cukup ikonik tersebut, “anak-anak kita tidak mati sia-sia”. Sebab, jika berhenti berperang atau menyerah—meskipun sudah bisa dipastikan bakal kalah lagi, maka keputusan perang yang diucapkan oleh seorang politisi Italia adalah kebodohan—keputusan tanpa rencana dan pertimbangan yang matang, sehingga mengakibatkan ratusan ribu tentara mati sia-sia. Sementara mengakui kesalahan dan memaafkan kebodohan atas dirinya sendiri, bukanlah tipikal seorang politisi.
Logika yang sama juga berlaku pada pemerintahan Skotlandia pada 1999. Waktu itu, Skotlandia memutuskan untuk membangun gedung baru parlemen. Rencana awal, pembangunan diperkirakan memakan waktu 2 tahun dan membutuhkan biaya 40 juta poundsterling atau sekitar Rp 800 juta. Namun, rencana tersebut tidak sesuai dengan target.
Dan seperti cerita politisi Italia, lantaran tidak ingin dianggap gagal dan mengakui kebodohannya, serta uang yang sudah dikeluarkan tidak “mati” sia-sia, maka pembangunan tetap dilanjutkan dengan anggaran yang membengkak hingga 400 juta poundsterling atau sepuluh kali lipat dari rencana awal dan baru tuntas dalam waktu empat tahun.
Cerita pemerintah Skotlandia itu jamak dialami oleh pejabat di negara ini. Bukan rahasia lagi—begitu banyak proyek gagal sesuai rencana awal, tapi tetap dilanjut. Semua itu lantaran tidak ingin dianggap gagal dan dipaksa untuk mengakui kebodohannya.
IKN dan MBG: Tantangan Mengakui Kegagalan dan Memaafkan Kebodohan
Contoh hari ini yang paling relate dan tampak adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat awal dibangun, pemerintah era Presiden Jokowi sangat percaya diri bahwa proyek pembangunan Ibu Kota baru itu bakal sesuai rencana dan terget.
Namun, kini harus diakui bersama bahwa kenyataannya berbeda sama sekali. Dan jika dilihat dari kondisi hari ini, sepertinya sudah berada pada skenario gagal. Baik dari sisi target, nilai investasi dan keterbatasan modal, hingga rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah berkali-kali mundur dari jadwal.
Namun, seperti halnya politisi Italia dan pemerintah Skotlandia yang enggan memaafkan kebodohan dan kegagalannya, maka pembangunan IKN akan terus berlanjut dan “memakan” lebih banyak korban. Seperti pemerintah Skotlandia, pemerintahan era Jokowi yang kini dilanjutkan Prabowo akan berkata, “uang yang sudah dikeluarkan tidak akan mati sia-sia”. Pembangunan akan tetap dilanjutan sembari masa bodo untuk mengakui kegagalan dan kebodohannya.
Pun tidak jauh beda dengan kemungkinan nasib program makan bergizi gratis (MBG). Hemat penulis, keberlangsungan program ini sepertinya tidak jauh beda dengan konteks kegagalan politisi Italia di Perang Dunia Pertama, pemerintah Skotlandia yang gagal dalam merencanakan pembangunan gedung parlemen, dan pembangunan IKN.
Jamak diketahui bahwa MBG bukanlah program inisiatif yang baru dimunculkan pemerintah Indonesia. Di banyak negara, program ini sudah dijalankan. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Dan semua itu tergantung perencanaan yang matang. Bukan salah ucap saat kampanye.
Di Swedia, program MBG berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara umum (Lundborg, 2022). Di Amerika Serikat, program MBG difokuskan di daerah-daerah miskin saja. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas gizi, prestasi akademik, kehadiran di sekolah, dan menghapus stigma kemiskinan akibat program sebelumnya yang didesain means-tested (Davis, 2022).
Bukankah Sudah Ada Program PKH
Lantas, bagaimana dengan MBG di Indonesia. Hemat penulis, program ini sudah salah sejak diucapkan pada saat kampanye, dan berpotensi menjadi kesalahan yang terus berlanjut. Sederhananya, setidaknya hingga saat ini, target sasaran dari kebijakan ini masih tidak jelas. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari program MBG, dan apakah MBG ini memang instrumen yang paling tepat untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia? Atau program ini hanya sekadar instrumen politik?
Anggap saja bahwa tujuan program MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Tapi bukankan sudah ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga menelan anggaran puluhan triliun. Bahkan, tujuan program PKH sepertinya lebih komplet ketimbang MBG dan dengan sasaran yang jelas: untuk keluarga tidak mampu.
Yakni, bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dengan memberikan bantuan uang tunai; mendorong perubahan perilaku yang lebih baik dalam hal kesehatan dan pendidikan; meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga miskin; dan membantu keluarga miskin mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.
Komponen program PKH pun sudah sangat jelas. Komponen kesehatan, misalnya, meliputi ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan, untuk anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat. Lalu, komponen kesejahteraan sosial, meliputi lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Jika tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi anak dari keluarga tidak mampu, bukankah program PKH sudah cukup. Atau progran PKH dianggap gagal? Jika gagal, maka pemerintah juga harus gentle mengakui kegagalan progran PKH sekaligus memaafkan kebodohan yang telah lalu.
Belum lagi bantuan sosial lain yang juga bejibun, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten, bahkan bantuan dari pemerintah desa juga sudah ada. Termasuk bantuan kesehatan untuk anak stunting juga sudah ada.
Sementara itu, program dengan cakupan penerima manfaat yang—setidaknya hingga saat ini masih tidak jelas—karena diberikan untuk semua siswa, baik dari keluarga tidak mampu kaya ini membutuhkan anggaran yang begitu besar. Tahun ini saja, misalnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan anggaran MBG untuk menyasar target 82,9 juta penerima manfaat mencapai Rp 100 triliun.
Anggaran yang sangat fantastis ini dipredikasi akan terus membengkak setiap tahunnya. Sebab, meraka akan berkata, “Kita sudah menenggelamkan anggaran ratusan triliun dalam menjalankan program ini di tahun pertama, dan kita akan benar-benar dicela jika berhenti menjalankan program ini di tahun-tahun berikutnya.
Untuk itu, biar saja kita terus menambah anggaran demi melanjutkan program ini. Sebab, jika program ini dianggap gagal dan kita mengakui itu, maka kita harus siap untuk memaafkan kebodohan kita.” (*)
Editor : Yudha Satria Aditama