RADARTUBAN- Wajah Indonesia 2045 semakin cerah. Pemerintah akhirnya sadar dan benar-benar fokus menjalankan amanat konstitusi sebagai tujuan fundamental dan kewajiban negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945: Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menatap wajah Indonesia cerah itu dimulai dari menata mental dan watak pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada lagi pejabat Indonesia yang korup dan bermental moral hazard. Setiap kebijakan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan melayani rakyat.
Politik kepentingan—yang hanya mengenyangkan pribadi dan kelompok itu akhirnya lenyap dari bumi pertiwi. Indonesia diisi oleh pejabat-pejabat jujur dan penuh integritas. Bukan lagi pejabat yang cari untung seperti Indonesia sebelumnya.
2026 adalah akhir dari Indonesia gelap. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang pejabat, menteri, kepala daerah, hingga kepala desa yang korupsi. Sistem telah tertata dengan sangat rapi dan alami, sehingga tidak ada peluang “sebiji zarrah” pun untuk melakukan korupsi.
Setelah ada kesadaran kolektif antara pemerintah dan rakyat, akhirnya isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak lagi menjadi bahasan. Kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat melalui pesta demokrasi, namun tidak ada lagi money politics, penyelenggara pemilu yang curang, dan konflik kepentingan yang dilakukan partai politik, sehingga benar-benar lahir pemimpin yang menjadi harapan bersama: cerdas, jujur, dan berintegritas.
Dan jika di kemudian hari khilaf—melakukan kesalahan, pemimpin-pemimpin baik ini siap mundur dengan senang hati. Indonesia setelah 2026 adalah Indonesia cerah—yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Berkat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang cerdas, jujur, dan berintegritas tersebut, tidak ada lagi Indonesia seperti dulu—yang dengan mudah melakukan jual beli jabatan, meminta jatah fee proyek, dan sewenang-wenang dalam jabatan.
Kini, setelah terbangunnya sistem yang sangat ideal tersebut, Indonesia diisi oleh orang-orang jujur dan berintegritas.
Dan karena tidak ada lagi kontraktor nakal yang mencari untung besar, kini hasil pembangunan bisa berumur panjang—tidak ada lagi cerita gedung ambruk dan jalan-jalan yang rusak parah seperti Indonesia sebelumnya—padahal baru beberapa tahun dibangun, bahkan hanya hitungan bulan sudah rusak.
Berkat lahirnya pemimpin-pemimpin baik, di Indonesia baru tidak ada lagi seleksi perangkat desa yang membayar hingga ratusan juta. Juga tidak ada lagi penegak hukum yang lancung dengan melakukan jual beli kasus.
Setiap proses seleksi benar-benar murni berdasar kompetisi. Begitu pun dengan hukum—lahir kembali menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan menegakkan kebenaran. Hukum tak lagi berdasar pesanan: tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak ada lagi tagline polisi baik, jaksa berakhlak, dan hakim jujur. Sebab, baik, berakhlak, dan jujur adalah keharusan yang tidak perlu dijadikan tagline.
Indonesia baru benar-benar cerah. Program makan bergizi (yang) tidak gratis juga telah dievaluasi secara total. Tidak lagi dikuasai pemodal dan elit demi kepentingan politik gentong babi penguasa.
Bapak Presiden akhirnya sadar bahwa program yang menelan anggaran Rp 335 triliun atau setara kurang lebih 167 tahun anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Tuban ini sudah salah sejak dalam pikiran. Tujuannya memang baik: memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia dari keluarga tidak mampu, tapi praktik di lapangan tidak sesuai tujuan awal yang diharapkan.
Setelah melalui proses evaluasi secara fundamental, program MBG (yang tidak gratis) ini ditata ulang sesuai kebutuhan dan tujuan. Tidak peduli dengan pemodal dan elit yang sudah membangun puluhan, bahkan ratusan dapur SPPG.
Anggaran ratusan triliun itu akhirnya dialihkan untuk membiayai pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan fasilitas yang setara. Baik sekolah di kota maupun di pelosok desa memiliki kualitas sama. Para pendidik juga mendapat gaji layak.
Adapun kebutuhan makan bergizi untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu cukup dioptimalkan melalui program PKH yang sudah puluhan tahun berjalan. Tumbuh kembang anak dikawal dengan sangat serius oleh pendamping PKH, bahkan sejak dalam kandungan. Sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi.
Demi menyongsong Indonesia Emas, pemerintah juga semakin fokus meningkatkan kualitas SDM guru. Bersama para pejabat dan pendidik yang menjadi teladan, budaya baca tumbuh subur sejak di lingkungan keluarga dan sekolah: membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan membiasakan anak mendiskusikan ulang tentang apa yang telah dibaca dan dipelajari menjadi kebiasaan alami saban hari.
Anak-anak calon generasi emas tumbuh dengan budaya baca yang melekat dan dengan bakat yang terarahkan. Warga bangsa telah memiliki kesadaran kolektif bahwa tujuan pendidikan tidak hanya how to make a living, tapi juga how to lead meaningful life dan how to ennoble life.
Dengan kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan tersebut, generasi emas 2045 tidak hanya tumbuh dengan kecerdasan intelektual, tapi juga kesalehan sosial dan spiritual yang berakar secara natural.
Itulah Indonesia dalam ruang imajinasi penulis. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni