RADARTUBAN- Jika anda ingin mengetahui bagaimana negara ini dikelola, maka lihatlah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sekian banyak program yang dicanangkan pemerintah, MBG adalah potret nyata dari kebijakan yang berdasar preferensi dan FOMO.
Sederhananya, preferensi adalah kesukaan atau kecenderungan yang didorong oleh emosi (keinginan dari dalam atau internal) dengan tujuan meniru orang lain, atau lebih tepatnya FOMO (faktor eksternal). Tujuannya, ingin sama dengan orang lain—berdasar apa yang dilihat—tanpa mempertimbangkan hal-hal prioritas.
Orang yang FOMO selalu dihinggapi rasa cemas atau takut tertinggal tren, atau pengalaman menyenangkan yang sedang dialami orang lain—yang sering kali dipicu oleh gaya pemengaruh di media sosial.
Fenomena ini membuat seseorang merasa hidupnya kurang memuaskan, memicu perilaku impulsif atau suka belanja berlebihan, dan kecemasan terus-menerus, meski nirsubstansi.
Contoh gampangnya, kini banyak ibu-ibu muda meniru gaya busana artis cantik Natasha Rizky. Seakan-akan kalau ingin cantik secara syar’i harus meniru model pakaian yang dikenakan Natasha—dari ujung kepala hingga kaki.
Padahal, tidak semua tubuh ibu-ibu muda cocok dengan busana yang dikenakan mantan istri Desta tersebut. Apalagi, dengan tinggi badan yang tidak sampai satu setengah meter, dan juga (mohon maaf) tidak secantik dan semampai ibu anak tiga idaman ayah-ayah muda itu. Bayangkan bagaimana sarunya.
Itulah cara sederhana dalam memaknai preferensi dan FOMO. Keinginan nirsubstansi yang dipicu faktor eksternal. Bukan berdasar kebutuhan, kesesuaian, dan skala prioritas.
Pun demikian dengan pemerintahan kiwari ini dalam mengelola negara. Bukan skala prioritas yang diutamakan, tapi preferensi yang didahulukan. Dan gambaran itu dapat kita lihat dari program MBG.
Di antara narasi yang paling sering kita dengar, adalah membandingkan MBG dan program serupa di negara lain. Utamanya di negara maju seperti China dan Jepang. Dan sialnya, perbandingan itu hanya didasarkan pada angka dan besaran anggaran yang digelontorkan.
Seorang Presiden dengan sangat bangga dan percaya diri—di hadapan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum)—mengatakan bahwa produksi MBG akan melampaui jumlah produksi porsi harian McDonald's, yakni 82,9 juta porsi per hari berbanding 68 juta porsi harian McDonald's di seluruh dunia.
Inilah alasannya kenapa MBG masih terus menyisakan berbagai persoalan. Sebab, tujuan dari program ini adalah target porsi (ada dorongan preferensi dari faktor ekternal yang memicu missing out). Bukan substansi.
Harusnya, jika merujuk program MBG-nya Jepang, yang diutamakan bukan porsi, melainkan substansi dari program itu sendiri.
Dari banyak literatur yang penulis baca, makan bergizi di Jepang yang diberi nama Kyushuko dirancang secara fiskal dan melalui proses kajian mendalam. Dijalankan secara bertahap, profesional, dan dengan tujuan yang jelas—sesuai kebutuhan.
Dalam konteks pelaksanaannya, program Kyushuko dipercayakan kepada pemerintah daerah. Dan itu pun hanya diperuntukan bagi wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Lantas, bagaimana dengan MBG? Alih-alih dirancang secara fiskal dan disiapkan melalui proses kajian mendalam, yang diutamakan hanya mengejar target populis dan pemborosan anggaran. Hanya demi mengungguli McDonald's, pemerintah menargetkan pembangunan dapur MBG sebanyak 28 ribu titik untuk semua siswa, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sekalipun di lembaga pendidikan elit dan dari keluarga kaya raya, MBG wajib dibagikan. Soal dimakan atau tidak, bukan urusan. Yang penting mencapai target kuantitatif yang sudah ditetapkan.
Dan lebih ndlogok lagi—di saat tata kelola MBG yang terus menimbulkan masalah baru, hingga jumlah siswa keracunan yang terus bertambah, BGN tetap memaksa melanjutkan pengadaan motor trail dengan anggaran triliunan, serta bermacam pengadaan lain yang nirsubstansi.
Ibarat layar sudah terkembang—tidak peduli dengan berbagai macam persoalan dan permainan oknum pencari rente, program ini akan terus dilanjutkan dengan dalih keberhasilan MBG di negara lain, kendatipun tata kelolanya berbeda.
Inilah gambaran pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Kolot, memaksa, dan yang mengkritik dituding antek asing.
Pada bagian lain, sikap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam merespon kritik publik secara santai, tenang, dan tetap mesam-mesem, adalah gambaran bebalisme pemerintah dalam mengelola negara—yang seakan tanpa salah dan celah, serta menganggap rakyat tidak tahu apa-apa. Persis seperti pernyataan Presidennya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Rakyat yang mengkritik pemerintah tidak lebih disamakan seperti anjing menggonggong yang terus dibiarkan berlalu.
Konkretnya, pemerintah tidak akan pernah peduli dengan bermacam kritik yang didengungkan publik. Sekalipun negara ini bangkrut lantaran utang yang semakin membengkak, MBG akan tetap dilanjutkan.
Pun dengan program-program pemerintah yang lain. Gambarannya sama, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Hingga akhirnya kalian benar-benar lelah setengah mampus, dan tidak lagi peduli dengan negara ini.
Wabakdu, ada seorang Presiden di Hari Buruh kemarin (1/5) bertanya, “saya bertanya kepada saudara-saudra, MBG bermanfaat atau tidak?”
“Tidak……” jawab buruh dengan nada serempak. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni