RADARTUBAN- Dear, Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang hari ini dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Selamat datang di Bumi Ronggolawe, Bapak. Jangan lupa uluk salam terlebih dahulu sebelum memasuki tanah para wali ini.
Tidak seperti surat terbuka sebelumnya—pada awal Februari lalu—yang membahas soal kebijakan nirsubstansi Bapak. Juga bukan soal mitos Presiden setelah berkunjung di Tuban. Kali ini, saya hanya ingin berkeluh kesah tentang penyambutan Bapak yang terlampaui mewah untuk sekadar panen raya jagung—di tengah efisiensi anggaran yang terus Bapak dengungkan.
Meski tampak paradoks dengan apa yang sering Bapak ucapkan soal efisiensi anggaran, tapi ya sudah lah. Saya yakin, Bapak tidak tahu soal persiapan penyambutan Bapak. Sebab, jika Bapak tahu, kedatangan Bapak akan disambut semewah ini, pasti Bapak tidak akan berkenan.
Saya tahu isi hati Bapak: daripada anggaran penyambutan yang diprediksi mencapai ratusan juta, bahkan mungkin miliaran—yang muspro hanya dalam waktu sehari semalam ini lebih baik dialihkan untuk hal-hal yang positif.
Nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah disiapkan dengan segala kemewahannya. Untuk itu, anggap saja semua ini sebagai hiburan masyarakat Tuban. Kapan lagi mendapat hiburan dengan biaya mahal. Kapan lagi melihat tenda-tenda besar berdiri kokoh di atas lahan persil yang telah diratakan. Kapan lagi melihat helikopter yang ditumpangi presiden mendarat di Tuban.
Kapan lagi melihat mobil-mobil mewah yang ditumpangi pejabat menembus area persil. Dan kapan lagi bisa melihat seorang Presiden—yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia—yang mampu membangun 30 ribu koperasi dalam satu tahun, serta kurang lebih 19 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
Melalui surat terbuka ini dan bertepatan dengan kunjungan Bapak di Tuban, saya hanya ingin mendengar pidato Bapak yang meneduhkan—yang sebagai seorang presiden, bukan calon presiden—yang seakan masih membutuhkan validasi dari rakyat.
Pak, jika setiap ucapan dan tindakan Nabi adalah kebenaran dari Tuhan, maka setiap yang diucapkan seorang pemimpin adalah kebijakan dan penegasan. Karena itu, seorang pemimpin harus jujur dan konsisten dengan apa yang telah diucapkan. Sebab, ketidakjujuran dan ketidaktaatasasan atau inkonsisten seorang pemimpin membawa dampak bagi seluruh rakyat.
Ketika Bapak mengajak seluruh pejabat dan rakyat se-Indonesia untuk melakukan efisiensi, maka sudah seharusnya dan sepatutnya—setiap tindakan dan kegiatan Bapak mencerminkan efisiensi.
Masih hangat dalam ingatan, beberapa pekan lalu Bapak mengatakan bahwa anggaran ratusan triliun yang Bapak gelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan sejumlah program populis lainnya, itu semua berasal dari efisiensi dari seluruh anggaran kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang Bapak anggap berpotensi untuk dikorupsi.
Bahkan, dengan jelas Bapak mengatakan bahwa anggaran yang Bapak digelontorkan untuk program-program prioritas, seperti MBG dan KDKMP dibiayai dari uang penghematan anggaran, ‘’… yang salah apa? Uang ini (untuk program MBG dan KDKMP, red) adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat. Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat Indonesia,’’ ujar Bapak dengan sangat yakin.
Sebagai seorang Presiden, saya tidak melihat Bapak melakukan hasty generalization atau generalisasi secara terburu-buru terhadap para pejabat sebelum Bapak jadi Presiden. Saya juga tidak melihat ada kesalahan logika dari yang Bapak ucapkan. Bagi saya, apa yang Bapak ucapkan adalah penegasan.
Pernyataan Bapak bahwa … uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat… adalah penegasan bahwa selama ini ada korupsi besar-besaran di hampir semua lapisan pemerintah—dari tingkat atas hingga bawah. Dari pernyataan Bapak, saya tidak melihat ada pejabat pemerintah yang masih baik. Sebab, Bapak jelas dan tegas mengatakan, … uang yang tadinya pasti dikorupsi… Diksi pasti yang Bapak ucapkan adalah penegasan dari yang sebelumnya tampak samar atau tidak semua pejabat korupsi, kini menjadi tampak pasti semua berkat pernyataan Bapak. Dan kita sebagai rakyat akhirnya tahu, bahwa potensi anggaran yang dikorupsi, itu nyata.
Dari pernyataan Bapak, saya membayangkan, andai kebijakan efisiensi ini dilakukan sejak lama, atau minimal sepuluh tahun terakhir saja, berapa ribu triliun yang awalnya berpotensi dikorupsi menjadi tidak dikorupsi. Pasalnya, dalam setahun saja, Bapak bisa melakukan efisiensi lebih dari 500 triliun.
Pertanyaannya sekarang, apakah anggaran yang berhasil diefisiensi—yang kemudian dialihkan untuk program MBG, KDMP, dan beberapa program yang lain itu bebas dari korupsi? Atau hanya sekadar mengalihkan ruang potensi korupsi? Semoga tidak.
Pun dengan penyambutan Bapak Presiden di Kabupaten Tuban dengan penuh kemewahan ini. Semoga kegiatan nirefisensi untuk sekadar panen jagung ini bukan dari efisiensi anggaran yang pasti dikorupsi itu. Wallahualam… (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni