RADARTUBAN - Menganggap sederhana aktivitas penambangan, kerusakan alam, penebangan pohon serampangan karena merasa banjir bandang yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan masih bisa diatasi dengan pengerahan pasukan penanggulangan bencana, adalah kekeliruan berpikir dan ilusi rasa (masih) aman yang sangat berbahaya.
Peristiwa banjir bandang di perbatasan Tiongkok dan Nepal akibat runtuhnya sebagian gletser di pegunungan Himalaya tanpa adanya peringatan dini, lalu mundur setahun—banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Kemudian mundur lagi di bulan September 2025, hujan ekstrem dan arus air dari sungai/bukit menyebabkan banjir bandang di beberapa bagian Provinsi Bali, termasuk kota Denpasar.
Masih di tahun yang sama, di bulan Maret, hujan deras menyebabkan banjir besar di Jakarta dan kota penyangga, Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Mundur sebulan, pada Februari, setelah hujan tinggi selama dua hari, banjir dan tanah longsor menghujam Kota Bandar Lampung. Dan masih banyak peristiwa sama di beberapa wilayah di Indonesia selama 2025.
Adapun sepanjang 2026 hingga Agustus lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.521 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi, yakni 540 kejadian, lalu disusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 445 kejadian dan cuaca ekstrem 318 kejadian.
Data dan fakta bencana yang terjadi di sejumlah negara, dan khususnya di beberapa wilayah di Indonesia ini menandaskan bahwa setiap bencana yang terjadi di berbagai belahan bumi bukan sekadar peristiwa alam lokal yang berdiri sendiri, melainkan dipicu faktor iklim yang telah lama dipaksa menahan beban pemanasan global—meningkatnya suhu rata-rata permukaan, atmosfer, dan lautan secara bertahap dalam jangka panjang. Dan semua itu disebabkan oleh aktivitas manusia-manusia rakus yang merusak alam: pertambangan dan alih fungsi lahan serampangan, pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pencemaran terhadap lingkungan.
Banjir bandang dahsyat yang menyapu kawasan Pegunungan Himalaya di perbatasan Nepal dan Tibet, China, secara tiba-tiba—tanpa adanya peringatan dini adalah bukti bahwa bencana tidak ada di kalender. Pun demikian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan hingga ribuan korban jiwa akibat bencana merupakan bukti konkret bahwa alam lebih perkasa ketimbang manusia.
Ketika manusia-manusia rakus mengeruk habis sumber daya alam secara serampangan hingga bertahun-tahun, alam yang kehilangan kesabaran hanya butuh waktu sekian jam untuk meratakan permukaan bumi yang dihuni manusia tanpa kompromi. Bongkahan batu dan gelondongan kayu raksasa yang mustahil diangkat manusia, pun dengan mudahnya terhempas—hanyut terseret bah yang begitu dahsyat.
Ilusi dan Kekeliruan Berpikir
Peristiwa bencana yang tidak ada di kalender ini menandaskan bahwa ilusi rasa (masih) aman yang kita pelihara selama ini merupakan anggapan sesat dan cara berpikir yang sangat berbahaya. Sebab, setiap bencana yang terjadi di belahan bumi merupakan rangkaian krisis iklim yang semakin tak terkendali. Dan setiap rentetan bencana yang telah terjadi adalah peringatan keras bahwa batas ekologis planet ini mulai runtuh.
Dan seperti bangunan yang mulai rapuh, ketika tidak ada proses mitigasi dan perbaikan yang dilakukan, maka keruntuhan di sebagian sisi tinggal menunggu waktu.
Kita yang hidup di Kabupaten Tuban mungkin memiliki ilusi bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah kecamatan dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong aman dan dampaknya masih bisa diatasi. Namun, seperti halnya apes tidak ada di kalender, bencana besar juga demikian. Datang tanpa diundang. Sebab, atmosfer dan sistem hidrologi bekerja dalam kesatuan dan tanpa paspor.
Artinya, bencana yang terjadi di belahan bumi lain bisa juga terjadi di tempat kita. Ketika hujan dua jam saja bisa meluluhlantakkan Sumatera, maka hal yang sama—dampak dari cuaca ekstrem—juga bisa terjadi di Tuban dan sekitarnya menyusul kerusakan alam yang semakin parah.
Di hulu, hutan yang semestinya berfungsi sebagai wilayah resapan air, penghasil oksigen, dan menyerap gas karbon dioksida untuk mengurangi pemanasan global justru kian tergerus oleh alih fungsi lahan dan penebangan liar.
Begitu pun wilayah perbukitan dari ujung timur hingga barat telah terjadi aktivitas penambangan yang semakin hari bertambah ugal-ugalan. Dan demi menambah pendapatan asli daerah, aktivitas penambangan terus diberikan ruang—tanpa peduli nasib anak-cucu di masa mendatang. Manusia-manusia rakus hanya berpikir menumpuk kekayaan, pemerintah mencari keuntungan, sementara nasib generasi mendatang “ditumbalkan”.
Dan sialnya lagi, dengan dalih pembangunan jangka pendek dan instan, pemerintah daerah yang seharusnya menjadi teladan menjaga kelestarian alam, malah turut serta membabat pohon-pohon penghijauan di wilayah kota. Puluhan, bahkan mungkin telah ratusan (sejak beberapa tahun terakhir) pohon-pohon berukuran besar dan berusia tua ditebang hingga akar. Alasannya pun sangat cekak dan berpikir jangka pendek: karena mengganggu proyek revitalisasi drainase.
Keberadaan pohon-pohon tua tak lagi diposisikan sebagai bagian dari kota—yang harus dirawat dan dijaga, tapi malah dianggap menjadi penghambat pembangunan sehingga harus ditebang.
Setali tiga uang, masyarakatnya pun sama. Pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana. Saluran yang semestinya berfungsi mengalirkan air saat hujan turun, diubah menjadi selokan—tempat pembuangan limbah rumah tangga, sehingga terlihat sangat kotor, menjijikan, dan cepat mengalami pendangkalan.
Wabakdu, lengkap sudah prasyarat alam untuk hilang kesabaran dan marah. Dan ketika itu terjadi, sangat mudah untuk memberikan pelajaran kepada manusia.
Bagi alam, hujan lebat selama sehari semalam ditambah perubahan iklim global sebagai penguat daya rusak, sudah lebih dari cukup untuk menyapuratakan sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban.
Dan ketika peristiwa yang tidak pernah diharapkan itu terjadi, yang tersisa hanya penyesalan. Semua sudah terlambat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni