RADARTUBAN - Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang,
Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari,
Lirik lagu berjudul Secukupnya yang dibawakan oleh Hindia ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia (WNI). Di negara ini, kita seakan tidak pernah hidup tenang. Bahkan kita hampir lupa kapan terakhir kali pemerintah di negara ini fokus bekerja dan tidak gaduh.
Saking sudah terbiasanya bernegara dengan cara gaduh, kegaduhan seakan menjadi sesuatu yang harus ada. Persis seperti peribahasa bagai sayur tanpa garam. Hidup menjadi WNI seakan belum sempurna jika elit politik di negara ini tidak gaduh.
Dan seperti halnya permainan kartu, elit politik di negara ini menyimpan “kartu as” masing-masing. Satu sama lain saling mengunci, bahkan sudah mengetahui kelemahan satu sama lain.
Hanya saja, ketika belum waktunya untuk memenangkan permainan, maka “kartu penentu” tidak akan dikeluarkan. Sebab, jika sedikit saja salah langkah, atau mengeluarkan “kartu kunci” di waktu yang tidak tepat, risikonya bukan hanya kalah, tapi juga “mati”. Itulah sebabnya, kadang kompromi, kadang kala juga dibiarkan sebagai sandera.
Berangkat dari analogi sederhana itulah, saya sulit percaya dengan elit pemerintah di negara. Karena itu, sebesar apa pun kasus yang menggaduhkan negara ini, saya termasuk orang yang biasa saja. Dan sekalipun harus kaget, itu bukan kerana kasusnya, melainkan cara “mengeluarkan kartu” di luar prediksi.
Kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto, misalnya. Hanya anak usia lima tahun saja yang menganggap bahwa kasus ini terungkap ke publik secara organik.
Persis seperti permainan kartu, hanya orang yang tidak pernah bermain kartu saja yang menganggap bahwa Prabowo tidak tahu bahwa dirinya disadap. Hanya saja, karena dalam politik tidak ada kawan maupun lawan abadi, sehingga masih ada kemungkinan bertemu dalam kepentingan (baca: diajak kerja sama).
Ketika orang awam menganggap bahwa penyadapan adalah ancaman bagi seseorang, namun tidak bagi mereka yang bekerja dan hidup berkepentingan di politik. Bagi mereka, ketika ancaman dari pihak eksternal bisa dikelola dengan baik, maka ancaman adalah kekuatan yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menghantam lawan.
Itulah sebabnya, banyak orang yang membuat pertanyaan sederhana, jika Prabowo sudah tahu bahwa dirinya disadap sejak 2025, kenapa tidak dari dulu diungkap? Jawabannya juga sederhana, inilah politik. “Kartu as” dikeluarkan sesuai kebutuhan dan di waktu yang tepat.
Pun ketika ada pertanyaan, siapa otak di balik aksi penyadapan yang dilakukan oleh seorang jenderal tersebut? Dengan penuh kesadaran, saya meyakini Presiden Prabowo sudah mengetahui siapa dalang di balik aksi penyadapan terhadap dirinya. Namun, karena kasus ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik, maka seperti halnya bermain kartu, sekalipun Prabowo sudah mengetahui siapa dalang di balik aksi tersebut, hanya politikus ceroboh saja yang menaruh “kartu as” di waktu tidak tepat.
Pun demikian dalam kasus-kasus lain, dari kasus korupsi para politisi hingga dugaan ijazah palsu Jokowi. Semua itu ibarat “tabungan”. Disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan. Kapan? Tidak ada yang tahu. Tergantung kepentingan. Ada kalanya digunakan untuk mengalihkan perhatian publik, dan ada kalanya memang disiapkan untuk membunuh lawan apabila “macam-macam”.
Inilah alasan WNI sulit hidup tenang di negara ini. Bayangkan, sudah dua tahun asam lambung kumat akibat terlalu sering mendengar pidato Prabowo, lalu dihantam bencana hingga berbulan-bulan tanpa penanganan serius dari pemerintah, kemudian kasus ijazah Jokowi dan Gibran yang berlarut-larut. Kini, konsentrasi publik diarahkan ke kasus dugaan makar yang dilakukan oleh seorang jenderal bintang 4 kepada Presiden.
Wabakdu, pertanyaan selanjutnya adalah, “kartu as” kegaduhan apalagi yang disiapkan untuk meramaikan bulan depan?
Yuk berani yuk…! Tersangkakan dalang di balik aksi penyadapan agar hidup kita lebih tenang. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni