RADARTUBAN — Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berkedok efisiensi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang melanda berbagai perusahaan teknologi global kini mulai menunjukkan dampak negatifnya.
Berdasarkan sejumlah riset terbaru, langkah masif korporasi untuk menggantikan posisi tenaga kerja manusia dengan sistem otomatisasi AI justru berujung pada kegagalan operasional, pembengkakan anggaran perusahaan, hingga penurunan kualitas layanan secara signifikan.
Laporan terbaru dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengungkapkan bahwa implementasi AI saat ini terbukti jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya pengeluaran untuk tenaga kerja manusia pada 77 persen tugas yang diuji coba untuk diotomatisasi.
Dampak dari kegagalan efisiensi ini membuat lebih dari separuh pimpinan perusahaan menyatakan penyesalannya atas keputusan PHK berbasis AI yang telah mereka eksekusi.
Tak hanya itu, sekitar 95 persen proyek AI di tingkat korporasi dinilai gagal total dalam misi utamanya untuk menggantikan peran serta fungsi pekerja manusia secara penuh.
Baca Juga: PHK Tokopedia Disebut Capai 90 Persen, Pengamat Soroti Efisiensi ByteDance dan Peran AI
Sejumlah perusahaan raksasa dunia seperti Microsoft, Google, dan Amazon yang sebelumnya sempat mengumumkan pemangkasan ribuan karyawan secara besar-besaran, dalam kenyataannya justru memulihkan angka pemenuhan tenaga kerja mereka.
Data pasar kerja menunjukkan bahwa Microsoft kini mencatatkan jumlah karyawan yang hampir setara dengan posisi pada tahun 2024.
Sementara itu, Google telah melampaui rekor jumlah pekerja tertinggi mereka pada tahun 2022 setelah terus melakukan perekrutan berkelanjutan.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa narasi "PHK AI" kerap dimanfaatkan oleh raksasa teknologi sekadar untuk menciptakan ilusi lonjakan produktivitas demi mendongkrak harga saham di bursa dan menekan posisi tawar tenaga kerja.
Pada kenyataannya, efisiensi yang dijanjikan oleh teknologi kecerdasan buatan belum sepenuhnya terbukti secara ekonomis maupun operasional di lapangan.
Kegagalan sistem AI dalam merespons kondisi nyata di lapangan memaksa sejumlah perusahaan besar untuk kembali merekrut pekerja yang telah dirumahkan demi mengatasi penurunan kualitas dan kerugian operasional.
Langkah ini terlihat pada Ford Motor Company yang memanggil kembali 350 insinyur senior akibat kegagalan kendali mutu AI, Klarna yang merekrut kembali agen layanan pelanggan lantaran melonjaknya komplain, McDonald's yang menghentikan uji coba AI drive-thru akibat maraknya kesalahan pesanan absurd, serta Pizza Hut yang digugat pemegang hak waralaba akibat platform pengiriman AI memicu kerugian hingga 100 juta dolar AS.
Secara keseluruhan, gelombang PHK berbasis AI yang digelorakan oleh korporasi global lebih banyak didorong oleh spekulasi pasar dan narasi efisiensi semu ketimbang kapabilitas riil dari teknologi itu sendiri.
Ketika biaya komputasi membengkak dan sistem AI gagal mengatasi kompleksitas pekerjaan manusia, perusahaan pada akhirnya harus menanggung kerugian ganda dan membayar tagihan teknologi yang mahal sekaligus mengeluarkan biaya ekstra untuk merekrut kembali tenaga kerja ahli yang telah mereka lepas.
Realita ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan belum mampu menggantikan peran sentral serta fleksibilitas tenaga kerja manusia dalam ekosistem industri modern. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni